Konsolidasi para pihak juga menjadi penting agar mampu mengantisipasi praktik peretasan yang mungkin terjadiJakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) kementerian/lembaga harus siap mencadangkan data.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian/lembaga agar mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Tentu saja perangkat lunak dan keras (software dan hardware), selain SDM yang memadai juga diperlukan," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Selanjutnya, kata dia, ketika SDM maupun perangkat telah mencadangkan data, maka pemerintah tetap perlu menguji coba sistem pencadangan data karena kecanggihan peretas sering kali di luar dugaan.
"Konsolidasi para pihak juga menjadi penting agar mampu mengantisipasi praktik peretasan yang mungkin terjadi," ujarnya.
Sementara itu, ia menyebut ketika sistem pencadangan data terindikasi diretas, maka pemerintah perlu segera bertanggung jawab mengatasi hal tersebut.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah preventif maupun represif agar para pihak terkait dapat mencegah dan sekaligus menindak pelaku peretasan.
Baca juga: Ketua Komisi I: Tak ada back up data bukan soal kekurangan tata kelola
Baca juga: Imigrasi sudah surati Kominfo untuk "back up" data sejak April 2024
Baca juga: BSSN: Tak ada "back up" data pada PDNS 2 yang alami serangan siber
"Sebagai pelindung dan pelayan publik, pemerintah perlu memberikan jaminan kenyamanan bagi publik untuk beraktivitas, dan jauh dari gangguan apa pun, termasuk peretas itu sendiri,' katanya mengingatkan.
Sebelumnya, Menko Polhukam menyampaikan pernyataan tersebut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," ujar Hadi.
Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca-peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jika dilakukan pencadangan.
Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara. Salah satunya, yakni dengan melakukan pencadangan data dari cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam.
Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
