Mereka terkatung-katung selama tujuh bulan tanpa kepastian setelah dijanjikan bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) luar negeri
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemulangan sebanyak 49 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke daerah asalnya setelah selama sekitar tujuh bulan terkatung-katung nasibnya tanpa kepastian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz, di Semarang, Selasa, menyebutkan korban TPPO tersebut berasal dari luar Jateng, yakni 46 orang dari Sulawesi Utara, dua orang dari Maluku Utara, dan satu orang dari Gorontalo.

Sebelumnya, mereka terkatung-katung selama tujuh bulan tanpa kepastian setelah dijanjikan bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) luar negeri oleh sebuah perusahaan di Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan bahwa TPPO terungkap pada 17 Mei 2024, kemudian Polda Jateng melakukan penyelamatan terhadap korban dan membawa mereka ke Panti Sosial Margo Widodo, Tugu, Kota Semarang.

Setelah ditampung, kata dia, Pemprov Jateng kemudian menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah asal korban TPPO.

Baca juga: BP2MI kukuhkan Kawan Pekerja Migran Indonesia Bali dan NTB
Baca juga: Kemenkumham DIY minta masyarakat waspadai modus perdagangan orang


Selain itu, komunikasi pun dilakukan dengan perusahaan PT Klasik Jaya Samudra yang diduga melakukan tindak TPPO.

Perusahaan tersebut telah mengantongi izin resmi yakni SIUPPAK 262. 21 Tahun 2023 26-JUN-2392.541.837.8-502.000.

Aziz mengatakan bahwa direktur utama perusahaan tersebut telah ditahan, sementara komunikasi dilakukan dengan komisaris perusahaan yang beroperasi di daerah Pemalang itu.

Untuk pemulangan korban TPPO, kata dia, membutuhkan biaya hingga Rp90 juta sehingga Pemprov Jateng melakukan komunikasi dengan Komisaris PT Klasik Jaya Samudra yang menyumbang Rp50 juta untuk biaya kapal dan uang saku.

Kemudian, komunikasi juga dilakukan dengan Direktorat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker RI yang memberikan uang sebesar Rp9,5 juta untuk sewa bus.

"Adapun sisa kekurangan biaya transportasi dan konsumsi dibiayai oleh Pemprov Jateng, melalui anggaran Korpri," katanya.

Sebanyak 49 orang tersebut sudah diantarkan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk menaiki kapal melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal masing-masing.

"Mereka pada Selasa (2/7/2024) pagi diantarkan ke Terminal Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, dilanjutkan dengan Kapal Laut KM Dorolanda tujuan Surabaya-Bitung. Rencananya mereka tiba pada 7 Juli 2024," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024