Diprotes Singapura, Thohari malah usul buat dua KRI Usman Harun

  • Jumat, 7 Februari 2014 15:31 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Singapura memprotes penggunaan nama KRI Usman Harun. Namun Wakil Ketua MPR RI, Hadjriyanto Y Thohari justu mengusulkan membangun dua kapal KRI Usman Harun.

"Bahkan kalau perlu kita buat lagi kapal perang yang lebih besar dan lebih canggih lagi dan kita namakan KRI Usman-Harun II. Biarkan saja Singapura jempling-jempling koyo pitik ditutu ngalu," kata Hadjriyanto di Jakarta, Jumat.

Ditambahkan, protes keberatan Singapura tidak perlu digubris karena mereka tidak tahu bahwa kedua orang itu adalah pahlawan Nasional.

"Singapura itu memang kebangetan kebutaannya kalau sampai tidak tahu bahwa Usman dan Harun itu pahlawan nasional Indonesia," kata politisi Golkar itu.

Bahkan lebih dari itu, Singapura sudah bertindak terlalu berlebihan dan tidak berperasaan telah menghukum gantung dua prajurit KKO (Marinir).

"Kalau sadar sebagai tetangga, hukum gantung itu tidak mungkin dilakukan. Maksimal hukuman seumur hidup. Kini tanpa perasaan lagi Singapura memprotes penamaan KRI Usmah-Harun. Itu berarti Singapura lebih buta lagi pada sejarah negara tetangganya yang terdekat ini. Saya rasa keberatan tersebut tidak perlu kita gubris," kata dia.

Pemerintah Singapura menyampaikan keprihatinan karena Sersan Dua Anumerta Usman Janatin dan Kopral Dua Anumerta Harun Thohir sebagai prajurit Korps Komando Operasi (KKO) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang yang sejak 1975 menjadi Korps Marinir pernah meledakkan satu gedung di Singapura pada 10 Maret 1965.

Saat itu Usman dan Harun menjalani tugas dalam Operasi Dwikora saat konfrontasi RI dengan Malaysia, sebelum Singapura memisahkan diri. Keduanya tertangkap dan dihukum gantung hingga tewas oleh Pemerintah Singapura pada Oktober 1968.

Sebelumnya Menkopolhukam Djoko Suyanto menyatakan penamaan KRI Usman Harun sudah sesuai.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait