Pj Gubernur paparkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di Jatim

Jatim adalah provinsi dengan capaian investasi yang tinggi, bahkan melampaui target

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di wilayahnya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Adhy bersama perwakilan Forkas membahas sejumlah permasalahan pelaku usaha, khususnya soal kemudahan izin investasi bagi investor, perizinan usaha dan sertifikat halal bagi UMKM.

"Jatim adalah provinsi dengan capaian investasi yang tinggi, bahkan melampaui target. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jatim mencapai Rp36,2 triliun pada triwulan I 2024 atau naik 20,7 persen jika dibandingkan dengan triwulan I 2023," katanya.

Bahkan, secara kumulatif, lanjut Adhy, realisasi investasi Jatim selama periode Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp145,1 triliun.

"Di Jatim, investasi kita tahun 2023 mencapai Rp145,1 triliun. Investasi yang ada ini tentu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Selain investasi yang positif, Adhy menyebut, stabilitas perekonomian di Jatim juga terbilang baik.

Ia menambahkan Jawa Timur mampu keluar dari krisis El Nino dan menjaga stabilitas harga bahan pangan selama Lebaran 2024.

"Operasi pasar terus kita lakukan selama Lebaran. Daya beli masyarakat kita jaga, harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak, telur kita kontrol sehingga tidak naik. Alhamdulillah, kita bisa kendalikan inflasi," katanya.

Berkaitan dengan perizinan usaha dan dukungan untuk pengusaha, Adhy menjelaskan Jatim memiliki program misi dagang yang mempertemukan pelaku usaha dalam bertransaksi.

"Misi dagang kita terus lakukan, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Belum lama ini kita lakukan di Bali dan ada 176 pengusaha yang berpartisipasi. Ini sebetulnya bagian dari dukungan kami bagi para pelaku usaha," katanya.

Terakhir, berkaitan dengan sertifikat halal bagi UMKM, dia menyampaikan pemerintah akan membantu memfasilitasi bagi UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal.

Mengingat kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM ditunda oleh Kemenkop UKM dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026, ia mengajak agar proses sertifikasi dilakukan sedini mungkin.

"UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi. Kami dari pemerintah provinsi tentu tidak akan menutup mata. Kami akan membantu dan memfasilitasi para UMKM," katanya.

Sementara itu, Ketua Forkas dari Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Muhammad Turino Junaedy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini telah mendukung dalam pengembangan usaha.

"Kami berterima kasih sekali Pak Gubernur karena dengan adanya kegiatan misi dagang, perkembangan bisnis kami semakin besar. Bahkan, beberapa anggota kami kewalahan karena banyak orderan, banyak permintaan dari provinsi lain," katanya.