"Dalam pengadaan barang dan Jasa Kota Semarang sudah bagus. Saya sampaikan bahwa Kota Semarang bisa jadi pionir dalam dua hal. Pertama, konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi di Semarang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, saat menjadi pembicara kunci Focus Group Discussion Sinergisitas Tata Kelola Sebagai Early Warning System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang 2024.
Untuk konsolidasi pengadaan, ia mengatakan selama ini masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun sistem katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai langkah yang cepat, tepat, dan efisien.
"Tapi, masih ada beberapa kawan yang tidak jeli, tidak detail sehingga kadang-kadang yang dibeli hanya lebih murah dari produk yang tayang di katalog tanpa membandingkan harga di pasaran," katanya.
Baca juga: LKPP targetkan penambahan produk tayang pada e-katalog
Oleh karena itu, kata mantan Wali Kota Semarang tersebut, diperlukan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, dan Kota Semarang bisa menjadi pionir.
"Kedua, pionir dalam e-audit. Jadi, nanti akan terintegrasi antara Inspektur Pemkot Semarang, LKPP, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BKPP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam fitur e-audit," katanya.
Jadi, sebelum semuanya diproses aparat penegak hukum sudah diselesaikan dan diklarifikasi terlebih dulu di Inspektorat Kota Semarang.
"Harapannya, meringankan beban Pak Kajari dan membuat pengawasan pengadaan barang dan jasa di Semarang lebih clear," katanya.
Hendi juga menyampaikan bahwa rapor Kota Semarang dalam pengadaan barang dan jasa juga sudah bagus, mulai pengadaan barang dan jasa pro produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, dan pengadaan lewat e-catalog.
Baca juga: LKPP target pengadaan 2024 untuk produk dalam negeri capai 95 persen
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan LKPP RI mendorong Pemkot Semarang menjadi pionir dalam pengadaan barang dan jasa.
"Nanti, kami selesai ini akan rapat dengan temen-temen melakukan (pembahasan, red.) mengenai pionir. Pertama, konsolidasi pengadaan. Kedua, e-audit. Kami harapkan bisa menjadi contoh kabupaten/kota lainnya," katanya.
Diakui Ita, sapaan akrab Hevearita, e-audit merupakan salah satu bentuk sistem peringatan dini untuk mendeteksi seandainya terjadi permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Karena dengan e-audit kalau terjadi permasalahan terkait pengadaan maka early warning system sudah ada di inspektorat. Kami sampaikan matur nuwun kepada Ketua LKPP yang sudah men-support," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan-LKPP optimalisasi penggunaan produk dalam negeri
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
