KKP Bantu Nelayan Korban Banjir

Jakarta, 7 Februari 2014 (ANTARA) - Bencana banjir yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia telah mengganggu perekonomian masyarakat. Bahkan sebagian besar warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan, hingga saat ini tidak bisa melaut akibat cuaca buruk dan banjir yang melanda pemukiman mereka. Dampak banjir juga dirasakan warga Muara Baru, Jakarta Utara. Banjir kawasan ini selain disebabkan curah hujan tinggi juga disebabkan kondisi pasang surut air laut. Akibatnya, akses jalan masuk menuju pelabuhan terendam air dengan ketinggian mencapai 20-30 cm.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah untuk membantu nelayan. Di antaranya, memberikan bantuan untuk nelayan Muara Baru berupa 300 paket sembako, vitamin dan obat-obatan, 460 bungkus nasi, air mineral, selimut dan alas tidur. KKP juga memberikan bantuan langsung berupa perlengkapan bayi, penyediaan toilet umum (MCK), pakaian layak pakai serta terpal. “Kami prihatin dengan kondisi nelayan saat ini.bencana banjir menyebabkan mereka tidak bisa melaut. Untuk itu, kami hadir melihat langsung kondisi mereka. Setidaknya bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari", kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, saat meninjau secara langsung korban banjir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara, Jumat (7/2).

Sharif menjelaskan, nelayan merupakan pelaku utama usaha penangkapan ikan. Jumlah nelayan saat ini sekitar 2,6 juta orang tersebar di 12.179 desa pesisir. Sebagian besar nelayan merupakan nelayan kecil yang rentan terdampak oleh terjadinya cuaca buruk. Adanya cuaca buruk mengakibatkan nelayan yang sebagian besar mengoperasikan kapal-kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 gross ton (GT) tidak dapat melaut, khususnya di Pantura Jawa dan Sulawesi. "Bulan Desember hingga Februari menjadi masa sulit bagi nelayan. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, ditambah bencana banjir menyebabkan mereka tidak melaut," tandasnya.

Menurut Sharif, dampak yang ditimbulkan akibat nelayan tidak dapat melaut karena cuaca buruk, pertama, nelayan tidak memperoleh penghasilan karena tidak dapat menangkap ikan. Selanjutnya, karena tidak melaut, nelayan akan kekurangan bahan pangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. "Dampak lainnya, berkurangnya suplai bahan pangan produk perikanan, baik untuk pasar domestik maupun untuk kebutuhan ekspor," ujarnya.

Berdasarkan laporan yang telah diterima KKP dari PPN Karangantu, PPN Kejawanan, PPN Palabuhanratu, PPS Cilacap, PPN Pekalongan, dan PPN Prigi, jumlah nelayan yang tidak dapat melalut akibat cuaca buruk pada bulan Januari 2014 sekitar 15.459 orang nelayan, dengan potensi kerugian sekitar Rp 31 milyar. "Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan pemantauan dampak cuaca buruk di seluruh Indonesia," tuturnya.

Sharif mengatakan, untuk menanggulangi dampak cuaca buruk bagi nelayan, KKP telah melakukan berbagai upaya. Pertama, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial, melakukan Upaya Tanggap Darurat melalui Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Nelayan kecil yang tidak dapat melaut dikategorikan sebagai masyarakat yang terkena bencana sosial sehingga berhak mendapatkan pasokan CBP. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Sub Dolog setempat," tambahnya.

Kedua, bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melakukan upaya penanganan secara sistemik dengan menginformasikan kondisi cuaca dan keamanan pelayaran bagi nelayan melalui pelabuhan perikanan terdekat maupun melalui layanan SMS, khususnya bagi para nelayan yang telah terdaftar dan memiliki kartu nelayan. Selanjutnya, menggalakkan program pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi wanita (istri) nelayan. "Untuk jaminan kesehatan bagi nelayan dan keluarganya, KKP bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, akan memberikan fasilitas asuransi bagi nelayan dan Jamkesmas bagi keluarga nelayan," katanya.

Sharif menambahkan, KKP juga akan memfasilitasi peningkatan akses permodalan usaha untuk pengembangan kegiatan ekonomi melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), sertifikasi tanah nelayan, jasa pegadaian, KUR, KKP-E, dan lainnya. Tahun 2014 direncanakan akan disalurkan sebanyak Rp 200 milyar untuk 2.000 KUB. "Melalui paket PUMP tersebut, diharapkan nelayan dapat terus mengembangkan kegiatan usaha penangkapan ikan sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif lainnya sebagai sumber penghasilan tambahan," ujarnya.

Ditambahkan, sebagai salah satu upaya implementasi Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, pada 5 Februari 2014, KKP telah berhasil melakukan penandatangan kesepakatan dengan Ditjen MIGAS, BPH MIGAS, dan PT. PERTAMINA. Di mana disepakati bahwa penggunaan BBM bersubsidi sebesar paling banyak 25 KL perbulan dapat dimanfaatkan oleh kapal ikan Indonesia dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kab/kota yang membidangi perikanan, dan bukan didasarkan pada ukuran kapal yang digunakan sebagaimana yang ditafsirkan sebelumnya. "Dengan demikian, kapal dengan ukuran di atas 30 GT dapat menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini telah dapat menghapus kekhawatiran pelaku usaha yang selama ini tidak terlayani untuk memanfaatkan BBM bersubsidi," tegas Sharif.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Data Tambahan
1. Sesuai aturan Kementerian Sosial, CBP disalurkan dengan perhitungan= jumlah nelayan x 5 jiwa x 0,4 kg x 14 hari. Dengan demikian dibutuhkan sekitar 433 ton beras CBP.
2. Dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2014, KKP juga mengadakan khitanan masal yang dipusatkan di TPI Muara Baru Jakarta Utara. Khitanan Masal ini diikuti 89 anak, terdiri dari anak–anak nelayan, anak pegawai KKP, serta warga masyarakat yang tidak mampu di sekitar kantor pusat KKP. Rinciannya, anak nelayan Marunda 11 orang, Muara Baru 22 orang, Tanjung Priuk 20 orang, Cilincing 5 orang, Karangantu 5 orang. Khitanan juga diikuti anak pegawai KKP 16 orang dan anak warga Masyarakat lingkungan kantor pusat KKP 10 orang. Adapun dana pelaksanaan kegiatan khitanan masal bersumber dari seluruh pegawai kantor pusat KKP.