Ribuan non-ASN di Kaltim berpeluang jadi PPPK dan PNS pada 2024

Dengan begitu, besar kemungkinan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim menjadi ASN pada tahun 2024.

Samarinda (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur memberikan peluang bagi ribuan pegawai honorer di lingkungan pemerintah provinsi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2024.

Analis SDM Aparatur Muda BKD Kaltim Reza Febrianto di Samarinda, Selasa, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BKN Regional VIII Banjarbaru untuk mengadakan simulasi computer assisted test (CAT) BKN agar pegawai non-ASN lebih siap saat ujian seleksi.

Reza mengemukakan bahwa simulasi itu untuk mengenalkan sistem CAT BKN kepada tenaga non-ASN, khususnya yang bekerja di lapangan seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan pengawasan.

"Banyak di antara mereka yang belum familier dengan komputer atau laptop. Simulasi ini juga sebagai tes uji kesiapan mereka untuk mengikuti seleksi PPPK," katanya.

Menurut dia, mereka antusias mendaftar simulasi CAT BKN pada tanggal 10—11 Juli 2024 di Samarinda. Terlihat 2 hari pembukaan pendaftaran simulasi CAT, terpenuhi 1.000 kuota.

Ia mengatakan bahwa BKD Kaltim telah mengusulkan sebanyak 9.456 formasi untuk PPPK dan CPNS pada tahun 2024. Hal ini telah disetujui Menteri PANRB.

Dijelaskan pula bahwa jumlah tersebut didasarkan pada kebutuhan perangkat daerah untuk alokasikan formasi sesuai dengan kebutuhan. Dari jumlah tersebut, 261 formasi dialokasikan untuk CPNS dan sisanya untuk PPPK.

Perincian alokasi CASN pada tahun ini adalah 5.291 formasi teknis, 2.469 formasi guru, dan1.255 formasi kesehatan. Untuk pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, saat ini 7.808 orang.

"Dengan begitu, besar kemungkinan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim menjadi ASN pada tahun 2024," kata Reza.

Analis SDM Aparatur Muda BKD Kaltim ini berharap formasi ini dapat membantu mengatasi kekurangan guru dan tenaga kesehatan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di provinsi ini.

Baca juga: BKD Kaltim: ASN daerah bersiap dalam transisi ke IKN
Baca juga: Kepala BKN nilai Kaltim patut jadi contoh