Jakarta (ANTARA News) - Lembaga penyedia data, Awesometrics meneliti persepsi publik terhadap cabang kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif melalui jejaring sosial Twitter.

"Latar belakang kami melakukan riset ini adalah karena kualitas demokrasi di Indonesia yang merekah sejak reformasi, beberapa tahun terakhir mengalami penurunan," kata peneliti lembaga ini, Koesworo Setiawan di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Koesworo mengatakan, Awesometrics juga ingin mengetahui apa yang sesungguhnya kegalauan yang mengendap dalam pikiran publik, khususnya dalam memandang kinerja negara.

Riset yang dilakukan antara November hingga Desember 2013 itu menunjukkan bahwa tweet publik terkait kinerja eksekutif cenderung negatif.

Tweet negatif tersebut mencakup beberapa elemen mendasar, antara lain adalah buruknya prosedur (izin, layanan publik), akurasi data (pemilu/NIK/DPT), ketiadaan dana untuk perlindungan hak dasar, permasalahan korupsi dan percaloan dan Perppu MK yg dinilai terlambat.

Namun, Koesworo mengatakan, selain penilaian negatif, pihaknya juga menemukan apresiasi positif yang dilontarkan publik di Twitter, yang di antaranya adalah respon terhadap penyadapan yang dinilai tepat dan perbaikan layanan imigrasi serta kehadiran BPJS yang disambut baik.

Dari kinerja legislatif, Koesworo menjelaskan bahwa celotehan publik cukup simpatik, terutama pada aspek tugas pengawasan.

"Tapi dari maraknya kasus-kasus korupsi yang menyeret beberapa anggota DPR, menjadi suatu beban," katanya.

Persepsi lain terhadap legislatif yang disampaikan publik adalah tentang upaya pelemahan KPK, indikasi akan membatalkan Perppu MK, studi banding yang identik dengan pemborosan dan dana pensiun legislator yang sedang divonis kasus korupsi.

Sementara untuk kinerja Yudikatif, Koesworo menerangkan bahwa sorotan publik tidak terlalu dominan di Twitter, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, dan secara umum, berimbang antara perspektif positif dan negatif.

Dari riset yang melibatkan 500 ribu tweet itu, Awesometrics menyimpulkan bahwa tata kelola menjadi persoalan mendasar bagi publik, serta ketiga cabang kekuasaan yang mengalami defisit dan kekawatiran akan demokrasi prosedural yang mengabaikan penguatan demokrasi substansial.

Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014