Surabaya (ANTARA News) - Keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI yang melarang Persebaya bertanding di wilayah Jawa Timur (Jatim) dalam kompetisi resmi yang digelar PSSI selama satu tahun, dinilai tidak proporsional dan terburu-buru. Hal itu ditegaskan Sekretaris Umum Persebaya, Akhmad Munir kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam, menanggapi jatuhnya sanksi Komdis PSSI terkait kasus kerusuhan suporter berbuntut anarkis saat laga delapan besar Copa Indonesia 2006 antara Persebaya-Arema di Stadion Tambaksari Surabaya, Senin (4/9) lalu. "Keputusan itu sangat tidak proporsional, terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Ini kasus besar dan nasional, seharusnya ada tahapan-tahapan sebelum memutuskan sanksi," tegas Munir. Selain menghukum Persebaya, sidang Komdis PSSI yang dipimpin Ketuanya Togar Manahan Nero di Jakarta, Kamis, juga menghukum bonekmania--suporter Persebaya--tidak diperkenankan memasuki stadion manapun di seluruh Indonesia selama tiga tahun. "Vonis kami cukup keras karena ini bukan pertama kalinya Bonek melakukan kerusuhan dalam pertandingan yang melibatkan Persebaya. Sebelumnya mereka juga melakukan tindak anarkis di Mojokerto dan Kediri," kata Togar. Persebaya terkena pasal 20 ayat 1 dan 4 juncto pasal 28 ayat 2 Peraturan Komdis sementara Bonekmania terkena hukuman berdasarkan pasal 51 Kode Disiplin AFC, dimana pada pasal tersebut jangka waktu hukuman bagi suporter yang melakukan kerusuhan dalam pertandingan sepakbola adalah antara enam bulan dan tiga tahun. "Sebenarnya kami sudah minta penundaan sidang Komdis, karena masih mengumpulkan bukti-bukti dan data soal kerusuhan yang nantinya akan disampaikan ke sidang tersebut. Tapi Komdis tidak mengabulkan permohonan Persebaya dan langsung memutuskan sanksi," ujar Munir. Menurut dia, keputusan melarang Persebaya bertanding di Jatim sangat tidak masuk akal, karena selama ini tim berjuluk "Green Force" itu mendapat alokasi dana dari APBD Kota Surabaya untuk mengikuti kompetisi nasional. Bukan hanya Persebaya, sebagian besar klub di Indonesia yang mengikuti kompetisi sepakbola nasional juga didanai APBD. "Bagaimana mungkin Persebaya harus main di luar Surabaya dan Jatim, sementara dana operasionalnya dari APBD. Ini juga tidak signifikan dengan program PSSI bahwa sepakbola harus hidup di daerah," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
