Nanti kita akan jadwalkan (membuka ruang partisipasi publikJakarta (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
"Berhubung karena Rancangan Undang-Undang ini berasal dari Pemerintah maka tentu sudah menjadi tugas kami di fraksi-fraksi untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalahnya," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas yang memimpin jalannya rapat kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia lantas merinci bahwa DIM yang telah disiapkan itu berjumlah 137 DIM bersifat tetap, 98 DIM itu bersifat substansi, dan 63 DIM bersifat perubahan redaksional.
"Ada 98 DIM oleh semua fraksi yang akan kita bahas satu demi satu, termasuk dari sisi lampiran dari rancangan undang-undang ini menyangkut soal proyeksi ke mana Indonesia 20 tahun yang akan datang," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa nantinya pembahasan RUU RPJPN 2025-2040 tidak akan dilakukan terburu-buru dan akan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi atas RUU tersebut.
"Ini kan baru kita rapat kerja, jadi kalau nanti kita tidak akan terburu-buru mengambil sebuah keputusan, nanti silakan semuanya apapun keputusan fraksi maka wajib untuk kita pertahankan," ujarnya.
Termasuk, lanjut dia, akan turut melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2040.
"Nanti kita akan jadwalkan (membuka ruang partisipasi publik)," ucap Supratman.
Saat rapat berlangsung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan RUU RPJPN 2025-2045 akan menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh, serta panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif dan komprehensif oleh seluruh komponen bangsa selama 20 tahun ke depan hingga tahun 2045.
Dia menyebut bahwa RUU RPJPN 2025-2045 disusun dengan menjabarkan Visi Indonesia Emas 2045 yakni "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", yang di dalamnya mengandung lima sasaran visi, delapan misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.
Lima sasaran visi tersebut, yakni: (1) pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
