Samarinda (ANTARA News) - Tidak semua peninggalan Orde Baru buruk, salah satunya program KB yang berhasil mengendalikan jumlah penduduk, namun beberapa kali pemerintahan berkuasa lalai memperhatikannya sehingga Indonesia kini menghadapi ledakan jumlah penduduk 4,3 juta per tahun. "Masalah kependudukan ini terkait erat dengan program pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk Indonesia kini sekitar 222,8 juta jiwa, urutan keempat terbesar di dunia, dengan angka kelahiran mencapai 4,3 juta pertahun," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Sumarjati Ajoso, SKM di Samarinda, Kamis. Ketika berbicara pada acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BKKBN dengan Himpunan Perempuan Produktif (Hiperpro) Kaltim, ia menambahkan bahwa tingginya angka kelahiran tersebut akan menjadi beban pemerintah karena kualitas SDM juga masih sangat memprihatinkan.Sebagai contoh lalainya pemerintah terhadap program KB, kantor BKKBN kini tidak menjadi keharusan karena hal itu diserahkan kepada masing-masing daerah sejak reformasi berjalan dan bergulirnya otonomi daerah. Di Kaltim, contohnya, kantor BKKBN kini hanya "menempel" pada lembaga lain, misalnya Kependudukan dan Catatan Sipil. Cuma tiga daerah yang memiliki Kantor BKKBN, yakni Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Tentang kualitas penduduk yang masih rendah, Sumaryati menyebut laporan UNDP 2005 yang menyebutkan Human Development Index (HDI) Indonesia hanya menempati peringkat ke 111 dari 177 negara di dunia. Ketua Hiperpro Kaltim, Noorlaila, mengatakan kerjasama BKKBN dengan Hiperpro Kaltim dituangkan dalam bentuk kegiatan pelayanan, antara lain penyedian pelayanan KB, melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah, keluarga dan masyarakat dan memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat miskin di klinik-klinik kesehatan reproduksi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
