“Uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota dewan kabupaten tersebut dibagi dalam dua tahap yaitu pemaparan makalah dan pendalaman berupa wawancara,” kata Ketua Panitia Penguji Dewan Kabupaten (PPDK) Moch. Sidik di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, dari lima orang itu nantinya akan dipilih dua orang sebagai anggota Dewan Kabupaten yang mewakili masyarakat setempat.
Ia mengatakan sebelum dilakukan uji kelayakan, mereka mendapatkan penjelasan secara lengkap tata cara dan tata tertib sehingga mereka dapat memahaminya secara utuh.
Menurut dia, lima peserta itu berasal dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yaitu Hermansyah dari Kelurahan Pulau Panggang, Darmansyah dari Kelurahan Pulau Kelapa.
Baca juga: Pulau Seribu gelar persiapan pemilihan Dewan Kabupaten
Kemudian, Sahdan dari Kelurahan Pulau Harapan, Murhofik dari Kelurahan Pulau Untung Jawa dan Munawar dari Kelurahan Pulau Tidung.
Sementara, Panitia Penguji Dewan Kabupaten (PPDK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari kalangan akademisi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
Ketujuh orang itu adalah Moch. Sidik, Arif Faturahman, Lili Romli, Mohammad Mulyadi, Ilyas Ismail Shaleh, Samsul Bahri dan Irfan.
Sebelumnya Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menjelaskan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan lembaga musyawarah yang berperan sangat strategis dan membantu Bupati Kepulauan Seribu dalam hal pembangunan, maupun pelayanan publik sehingga warga Kepulauan Seribu lebih sejahtera.
Ia menjelaskan tugas dan wewenang seorang Dewan Kabupaten yaitu aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun pengembangan hasil-hasil pembangunan.
Baca juga: Pemkab ukur 117 bidang tanah di tiga pulau Kabupaten Kepulauan Seribu
"Termasuk memfasilitasi kebutuhan terhadap intensitas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Sementara itu, lanjutnya untuk hubungan kerja antara Dekab dengan Bupati tidak mempunyai hubungan yang hierarki tapi bersifat koordinatif dan konsultasi.
Sementara itu, pola hubungan kerja antara Dekab dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
"Pola hubungan kerja antara Dekab dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan," kata dia.
Pembentukan Dekab diatur dalam Perda nomor 06 tahun 2011 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 116 tahun 2013 tentang pembentukan anggota Dewan Kota atau Kabupaten.
Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu pasang kubus pencegah abrasi di Pulau Sebira
Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu ini akan mewakili masyarakat Kepulauan Seribu Utara dan masyarakat Kepulauan Seribu Selatan sehingga ada dua orang yang akan dilantik sebagai dewan kabupaten nantinya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
