Partai sayap kanan ekstrem Prancis pimpin perolehan suara

Paris (ANTARA) - National Rally (RN), partai sayap kanan ekstrem Prancis, memimpin perolehan suara dalam putaran pertama pemilihan legislatif Prancis yang digelar lebih awal dari jadwal (snap election) pada Minggu (30/6), menurut sejumlah proyeksi yang dipublikasikan oleh perusahaan riset Elabe.

Menurut proyeksi itu, RN dan para pendukungnya telah mengantongi 33 persen suara, yang akan mengantarkan mereka menempati antara 260 hingga 310 kursi di Majelis Nasional.

Setelah RN, New Popular Front (NFP), aliansi elektoral partai-partai sayap kiri, diperkirakan akan mengantongi 28,5 persen suara dan menguasai antara 115 hingga 145 kursi di Majelis Nasional mendatang.

Koalisi haluan tengah Presiden Prancis Emmanuel Macron menduduki peringkat ketiga dengan 22 persen suara yang akan memungkinkan mereka memilih 90 hingga 120 kursi, tunjuk proyeksi tersebut.

Menyusul pengumuman proyeksi itu, Marine Le Pen dari National Rally menyerukan kepada para pemilih agar memilih partainya dalam putaran kedua pemilu legislatif mendatang untuk memungkinkan RN meraih "mayoritas absolut" di Majelis Nasional, yang akan mengantarkan partai sayap kanan ekstrem tersebut menduduki posisi perdana menteri pada pemerintahan berikutnya.

Bagi Presiden National Rally Jordan Bardella, putaran kedua pemilu legislatif itu akan menjadi "salah satu pemilu yang paling menentukan dalam sejarah konstitusi Republik Prancis Kelima."

"Saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Prancis yang setia pada kebebasan mereka, pada pemulihan Prancis, agar bergabung dengan kami," ujarnya.

Berbicara di hadapan para pendukungnya, Jean-Luc Melenchon dari NFP menuturkan bahwa Prancis "sedang menuju putaran kedua dengan intensitas yang luar biasa."

Dia menyerukan kepada para pemilih agar memilih New Popular Front alih-alih National Rally, mengingat NFP merupakan "satu-satunya" alternatif menyusul kekalahan "telak dan tak terbantahkan" yang dialami koalisi Presiden Macron.

Putaran kedua pemilu legislatif Prancis, yang akan digelar pada 7 Juli mendatang, nantinya menentukan berapa banyak perwakilan dari masing-masing kubu politik tersebut yang duduk di Majelis Nasional.