Irman: Perlu konsolidasi demokrasi penataan lembaga negara

karena masih ada surplus dan defisit kewenangan.

Bandung (ANTARA News) - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Irman Gusman, menilai diperlukan konsolidasi demokrasi dalam penataan lembaga-lembaga negara karena pascareformasi masih ada lembaga yang surplus dan defisit kewenangan.

"Indonesia tidak mudah mentransformasi politiknya, namun perlu konsolidasi demokrasi penataan lembaga negara setelah 15 tahun reformasi karena masih ada surplus dan defisit kewenangan," kata Irman di Bandung, Jabar, Rabu.

Ia menilai selama ini lembaga legislatif seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum berjalan dengan baik.

Selain itu menurut dia hubungan antara parlemen dan presiden belum menunjukkan sistem presidensial yang dianut Indonesia, namun cenderung semi-parlementer.

"Begitu juga di lembaga yudikatif perlu ada penataan. Lalu saat ini muncul aspirasi rakyat untuk menghidupkan kembali peran MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk kesinambungan pembangunan," ujarnya.

Selain itu Irman mengatakan peran partai politik seharusnya ditingkatkan antara lain sebagai pendidikan politik dan penyerap aspirasi masyarakat.

Menurut dia, parpol sebagai salah satu pilar demokrasi masih elitis belum secara benar menjadi saluran aspirasi masyarakat.

"Saya menilai konvensi ini memberi ruang bagi rakyat berpartisipasi dalam pencarian pemimpin," ujarnya.

Selain itu menurut dia budaya politik masih bersifat paternalistik dan belum egaliter, karena itu perlu adanya perubahan pandangan.

Sementara itu Irman mengatakan bahwa ekonomi dan politik seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain.

Menurut dia pembangunan politik Indonesia di era demokratisasi maka kedaulatan rakyat harus menjadi dasar pembangunan politik.

"Demokrasi kita sudah maju. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat," tegasnya.

Ia menilai perkembangan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat karena demokrasi belum berkualitas, sehingga kesejahteraan ekonomi belum bisa diharapkan.

Konvensi Partai Demokrat akan mengadakan debat terbuka di antara 11 peserta konvensi di Harris Hotel and Conventions Festival CityLink Bandung, Rabu (5/2).

Sebelas peserta konvensi Calon Presiden Partai Demokrat akan hadir mengikuti "Debat Bernegara 11 Capres Konvensi Partai Demokrat" dan tidak kurang dari 1.000 undangan dari berbagai kalangan disebar untuk bisa menyaksikan debat ini.

Tema politik dan ekonomi menjadi dua topik utama yang akan dibahasa karena disesuikan dengan karakteristik tempat berlangsungnya acara tersebut.

Debat itu akan dibagi dalam dua sesi, yaitu lima peserta di sesi pertama dan enam peserta pada sesi kedua. Sesi pertama dilaksanakan pukul 15.30-18.00 WIB, sementara untuk sesi kedua dilaksanakan pukul 19.45-22.15 WIB.

Ke 11 peserta yang akan bertarung itu nantinya ialah Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Ali Masykur Musa, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie, dan Sinyo Harry Sarundajang.

(I028)