KKP Perbaiki Sistem Produksi Perikanan Nasional

Jakarta, 4 Februari 2014 (ANTARA) - Memasuki tahun anggaran 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memasang target untuk memacu peningkatan produksi perikanan nasional mencapai 20,95 juta ton. Produksi tersebut, terdiri atas perikanan tangkap 6,08 juta ton dan produksi perikanan budidaya ditargetkan mampu menghasilkan 13,97 juta ton di tahun 2014. Sistem Produksi yang semula hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi, ekologi dan teknologi, ditambah dengan pendekatan sosial sehingga diharapkan dapat mencapai produksi yang ditargetkan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, di Jakarta (4/2).

Sjarief menegaskan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, KKP sudah menargetkan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan. Di antaranya, KKP menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar 7,25% pertahun, nilai ekspor hasil perikanan US$ 5,65 miliar serta produksi garam rakyat naik hingga 3,30 juta ton. Untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP memberi prioritas untuk peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan mencapai angka 112/105 serta tingkat konsumsi ikan dalam negeri 38,00 kg perkapita pertahun. Di bidang pengawasan, KKP menargetkan wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak mencapai 39%, termasuk jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra ditekan hingga di bawah 10 kasus. ”2014, luas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara berkelanjutan kita tagetkan mencapai luas 4,5 juta hektar, dengan jumlah penambahan Kawasan Konservasi Perairan 500 ribu hektar serta jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar dikelola sebanyak 30 pulau,” jelasnya.

Menurut Sjarief, kinerja lainnya yang tetap menjadi prioritas kinerja KKP adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Untuk itu di tahun 2014, KKP terus meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta sinergi antara pusat dan daerah dalam implementasi kegiatan prioritas pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), program Perlindungan Nelayan sesuai Inpres No. 15 Tahun 2011, program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Program Minapolitan dan Industrialisasi berbasis Blue Economy juga terus ditingkatkan, di mana pelaksanaannya didukung melalui pendampingan SDM, pelatihan dan penyuluhan serta penyediaan paket inovasi teknologi Kelautan dan Perikanan. “Seluruh jajaran KKP harus bisa mengawal pencapaian target kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dalam bentuk indikator kinerja utama,” tegasnya.

Target 2015

Sjarief menjelaskan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP 2014 beberapa hari yang lalu, telah ditetapkan rancangan target kinerja utama tahun 2015. Di antaranya, target produksi perikanan sebesar 24,82 juta ton di mana dari sektor perikanan tangkap sebesar 6,23 juta ton dan perikanan budidaya 18,59 juta ton, serta nilai ekspor hasil perikanan naik hingga US$ 6,19 miliar. Untuk produksi garam konsumsi diharapkan naik hingga 2,7 juta ton dengan kualitas satu sebesar 1,1 juta ton, sehingga rata-rata pendapatan petambak garam naik jadi Rp. 2,2 juta/kk/bulan. KKP juga memberi target untuk produk ikan olahan sebesar 5,56 juta ton dengan jumlah kelompok pelaku usaha mandiri sebanyak 6.000 kelompok. Sedangkan kenaikan tingkat konsumsi ikan nasional menyentuh angka 40 kg perkapita pertahun. “Untuk tahun 2015, diharapkan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan naik ke 104. Ini sebagai indikator peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,” tandasnya.

Untuk pembangunan pesisir dan pulau pulau kecil, kata Sjarief, KKP telah menetapkan jumlah Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) yang mandiri sebanyak 31 pulau dan 3 gugus pulau dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan. Adapun jumlah kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif ditetapkan 15 kawasan dengan penambahan luas kawasan konservasi 500 ribu hektar. Termasuk, jumlah kawasan pesisir yang direvitalisasi untuk pusat pengembangan ekonomi dan kawasan pesisir yang rusak pulih kembali ditargetkan 42 kawasan. “Di bidang pengawasan, telah ditargetkan tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 30% dan jumlah kasus illegal fishing yang ditindaklanjuti mencapai 90%. Termasuk peningkatan jumlah Pokmaswas yang aktif 1.500 kelompok serta Diklat Polsus WP3K 60 orang dan diklat PPNS 60 orang,” ujarnya.

Sjarief menambahkan, di bidang mutu dan pengendalian penyakit, KKP menetapkan efektivitas pengendalian penyebaran penyakit ikan karantina di dalam wilayah RI hingga 70%. Sehingga jumlah penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra tetap bisa ditekan di bawah 10 kasus. Sedangkan untuk Litbang KP, ditargetkan jumlah rekomendasi Litbang yang dijadikan bahan kebijakan pembangunan pusat dan/atau daerah sebanyak 7 rekomendasi termasuk jumlah inovasi litbang yang diadopsi masyarakat sebanyak 7 inovasi. Untuk mendukungnya, ditargetkan 2015, KKP bisa merekrut tenaga kerja terdidik sebanyak 1.700 orang dan tenaga terlatih 6.000 orang. Indikasi target kinerja tahun 2015 yang disusun KKP selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dijabarkan lebih lanjut dan disampaikan pada Rapat Kerja Teknis seluruh Eselon I bersama daerah. "Dari pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 dan pemantapan 2014 dirumuskan, bahwa Sinergi kebijakan Minapolitan, Industrialisasi dan Blue Economy sebagai pilar dasar paradigma pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013-2014 yang dilakukan dengan pendekatan KKP incorporated, dijadikan sebagai salah satu bahan masukan untuk RPJMN 2015-2019," tutupnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan