Transformasi digital tetap jalan tak terpengaruh insiden PDNS 2

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan program transformasi digital nasional tetap berjalan sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan dan tidak akan terpengaruh oleh insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus. Digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan, ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital," kata Nezar dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat.

Program transformasi digital nasional, dinilai Nezar, sudah menjadi kebutuhan Indonesia karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.

Ia pun menambahkan, maka dari itu transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo tetapi harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.

Menurutnya justru dengan terjadinya insiden serangan siber yang terjadi pada PDNS 2, hal ini harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.

"Saya kira kita memetik pelajaran yang cukup penting di sini ya dan sangat critical," katanya.

Ia mengatakan ke depannya dalam transformasi digital, Kementerian Kominfo bakal meningkatkan standar pengamanan siber yang lebih optimal untuk mencegah hal serupa terulang.

Menurutnya perkembangan serangan siber juga berjalan beriringan dengan makin majunya teknologi di dunia, maka dari itu kewaspadaan terhadap keamanan siber semakin tidak dapat terpisahkan dari transformasi digital.

"Tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness begitu, bagi semua infrastruktur digital," kata Nezar.

Ia pun kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia yang terdampak gangguan PDNS 2 yang menyebabkan banyak kendala pada layanan publik.

Sebagai langkah lanjutan dari penanganan PDNS 2, pemulihan layanan publik secepatnya menjadi prioritas dari Kementerian dan Lembaga terkait agar masyarakat bisa merasakan layanan yang optimal.

“Perintah Presiden ya secepatnya, jadi prioritas kita adalah layanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu,” tutup Nezar.