"Kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus. Digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan, ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital," kata Nezar dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat.
Program transformasi digital nasional, dinilai Nezar, sudah menjadi kebutuhan Indonesia karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Baca juga: Presiden Jokowi minta BPKP audit tata kelola Pusat Data Nasional
Ia pun menambahkan, maka dari itu transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo tetapi harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.
Menurutnya justru dengan terjadinya insiden serangan siber yang terjadi pada PDNS 2, hal ini harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.
"Saya kira kita memetik pelajaran yang cukup penting di sini ya dan sangat critical," katanya.
Baca juga: Presiden bahas dan evaluasi serangan PDNS 2
Ia mengatakan ke depannya dalam transformasi digital, Kementerian Kominfo bakal meningkatkan standar pengamanan siber yang lebih optimal untuk mencegah hal serupa terulang.
Menurutnya perkembangan serangan siber juga berjalan beriringan dengan makin majunya teknologi di dunia, maka dari itu kewaspadaan terhadap keamanan siber semakin tidak dapat terpisahkan dari transformasi digital.
"Tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness begitu, bagi semua infrastruktur digital," kata Nezar.
Baca juga: Menkominfo sebut tak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan PDNS 2
Ia pun kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia yang terdampak gangguan PDNS 2 yang menyebabkan banyak kendala pada layanan publik.
Sebagai langkah lanjutan dari penanganan PDNS 2, pemulihan layanan publik secepatnya menjadi prioritas dari Kementerian dan Lembaga terkait agar masyarakat bisa merasakan layanan yang optimal.
“Perintah Presiden ya secepatnya, jadi prioritas kita adalah layanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu,” tutup Nezar.
Baca juga: Kemenkominfo penuhi permintaan pencadangan data Kemendikbudristek
Baca juga: Menkominfo ungkap pelaku serangan siber PDNS 2 aktor non-negara
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
