"Saya tadi menyampaikan benchmark di berbagai negara. Ada di Kanada, India, dan berbagai negara, ternyata ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus ini," kata Menpan RB setelah menghadiri rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait serangan siber data pemerintahan, di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, pihaknya memproses pembentukan tata kelola kelembagaan khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap PDN. Untuk tahap awal yang ditempuh berupa pembentukan unit pelaksana teknis terkait pengelolaan PDN. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji referensi berbagai negara untuk pembentukan tata kelola kelembagaan khusus PDN.
"Tata kelola ini terkait dengan Kemenpan RB, kita sedang kaji referensi di berbagai negara, mana saja yang paling tepat terkait pengelolaan PDN tadi," katanya.
Azwar menambahkan, serangan siber yang mengganggu data pemerintahan sejak 20 Juni 2024 dapat menjadi pelajaran penting agar insiden serupa tidak terulang pada fasilitas PDN yang akan diluncurkan di Indonesia pada akhir tahun ini.
"Ini kan baru PDNS ya, pusat data nasional sementara. Kami sedang siapkan Pusat Data Nasional yang akan dilauncing di akhir tahun," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
