PBB desak diterapkannya gencatan senjata Sudan Selatan

Ia menegaskan prioritas utama harus diberikan pada pelaksanaan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan...

PBB, New York (ANTARA News) - Kepala pemelihara perdamaian PBB, Senin (3/2), menegaskan pentingnya untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Sudan Selatan dan kekuatan oposisi.

Sementara itu bentrokan antar-faksi militer yang bertikai telah menewaskan ribuan orang dan membuat hampir satu juta orang lagi meninggalkan tempat tinggal mereka.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Operasi Pemelihara Perdamaian Herve Ladsous mengeluarkan pernyataan tersebut selama kunjungannya ke Juba, Ibu Kota Sudan Selatan, tempat ia bertemu dengan Presiden Salva Kiir, kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky dalam taklimat harian.

"Ia menegaskan prioritas utama harus diberikan pada pelaksanaan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan yang ditandatangani pada 23 Januari. Ia juga menyampaikan dukungan penuh PBB bagi proses penengahan pimpinan Lembaga Pembangunan Antar-Pemerintah (IGAD)," kata Nesirky.

Melalui penengahan blok regional IGAD tersebut, Pemerintah Sudan Selatan --yang dipimpin oleh Presiden Kiir-- dan gerilyawan yang setia kepada mantan wakil presiden Riek Machar, yang disepakati pada 23 Januari guna mengakhiri pertempuran mematikan itu.

Di dalam satu pertemuan dengan staf PBB di Jubab, Ladsous memuji Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) atas keuletannya melewati krisis dan berbagi fasilitas misi dengan ribuan warga sipil yang menghadapi resiko.

Ia juga mengunjungi pangkalan UNMISS di Tomping, tempat PBB melindungi lebih dari 25.000 warga sipil, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi.

Ladsous mengatakan ia melihat ribuan orang yang masih hidup adalah petunjuk nyata bahwa misi itu telah membuat keputusan yang tepat dengan membuka gerbangnya buat warga sipil, sekalipun kondisi hidup sulit.

(C003)