DPKP Cimahi: 495 rumah tidak layak huni mulai direnovasi pada 2024

Cimahi (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Jawa Barat, menyebutkan sebanyak 495 rumah tidak layak huni milik warga di daerah itu mulai direnovasi pada 2024.

"Sebanyak 495 rumah yang direnovasi itu terdiri atas 395 rumah direnovasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dengan biaya per unit Rp25 juta dan 100 rumah direnovasi dengan APBD Provinsi Jawa Barat dengan biaya per unit Rp20 juta,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi Endang, di Cimahi, Jumat.

Endang menargetkan setiap tahun ada sekitar 600 rumah yang diperbaiki secara gratis, sehingga harapannya rumah yang tidak layak huni di Kota Cimahi bisa dituntaskan.

"Kami targetkan setiap tahun ada 600 rumah yang kita perbaiki dengan sumber dana dari APBD. Mudah-mudahan dalam dua hingga tiga tahun ke depan bisa tuntas dengan catatan tidak ada lagi penambahan rumah tidak layak huni," katanya.

Baca juga: Pemkab Barito Utara perbaiki 114 rumah tidak layak huni

Dia menyebutkan dari total 124.000 bangunan rumah yang ada di Kota Cimahi, sebanyak 1.300 unit di antaranya masuk kategori tidak layak huni karena terlihat dari fisik bangunan, kecukupan ruang, ventilasi, dan pencahayaan tidak masuk kategori layak.

"Yang masih perlu kita perbaiki yang masuk kategori rumah tidak layak huni itu sekitar 1.300 unit lagi. Tidak layak huni, dari fisik bangunan, kecukupan ruang, dari aspek kesehatan ventilasi, pencahayaan, dan sebagainya," kata dia.

Dia mengatakan berdasarkan data DPKP Kota Cimahi jumlah bangunan rumah di kota itu mencapai 124 ribu unit yang dihuni sekitar 575.519 jiwa.

Baca juga: Pemkab OKU targetkan bedah 70 rumah tidak layak huni pada 2024

Sedangkan yang belum memiliki rumah di Kota Cimahi diperkirakan kurang dari 10 persen dari total 187.858 kepala keluarga (KK) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi hingga tahun 2023.

"Mereka yang belum punya rumah biasanya masih tinggal dengan orang tua dan ada yang indekos,” katanya.

Bagi keluarga yang belum memiliki rumah, kata Endang, pihaknya memiliki rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang dapat disewa sementara hingga warga memiliki rumah.

Baca juga: Pemkot Pekalongan siap rehab 444 rumah tak layak huni

"Kalau untuk yang belum punya rumah kan ada rusunawa, kita arahkan mereka sementara di rusunawa sampai punya rumah," katanya.