PPP: dana saksi parpol kurangi sengketa Pemilu

Pembiayaan saksi oleh negara pada 2014 adalah bagian dari upaya untuk mengurangi sengketa hasil pelaksanaan Pemilu,"

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan pihaknya mendukung dana saksi parpol karena diyakini bisa mengurangi sengketa Pemilu.

"Pembiayaan saksi oleh negara pada 2014 adalah bagian dari upaya untuk mengurangi sengketa hasil pelaksanaan Pemilu," kata Romahurmuziy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, jika dilihat dari Pemilu sebelumnya pada 2009, Mahkamah Konstitusi menerima 627 perkara hasil pesta demokrasi itu. Tak hanya di tingkat nasional, sengketa semacam itu juga terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Ketua Komisi IV DPR RI itu juga menilai, di tengah kondisi MK yang belum sepenuhnya normal seperti sekarang ini, maka meningkatkan kualitas Pemilu dengan adanya saksi tambahan tentu akan mengurangi sengketa Pemilu yang masuk ke lembaga peradilan itu.

"Maka meningkatkan kualitas pemilu dengan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan suara adalah lebih baik sebagai tindakan preventif daripada senantiasa berujung pada penyelesaian melalui gugatan di MK," katanya.

Romahurmuziy juga mengatakan dana saksi bukan diperuntukkan bagi partai. Dana tersebut hanya digunakan demi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis tahun ini.

Pihaknya juga mensinyalir adanya pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk memanipulasi suara di tempat pemungutan suara (TPS).

"Ketika sekarang ada saksi yang diselenggarakan negara, pihak ini akan kegerahan dan kemungkinan dia untuk melakukan manipulasi akan semakin kecil," ujarnya.

Romahurmuziy juga menilai pembahasan mengenai dana saksi sudah dibahas saat akhir perhitungan APBN 2014.

"Sehingga aneh, jika dipersoalkannya ketika hal itu sudah dijadikan undang-undang," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, partai berlambang Kakbah itu menyatakan dukungannya dan mendorong pelaksanaan pembiayaan saksi oleh negara.

Bawaslu menganggarkan Rp1,5 triliun dana tambahan untuk kegiatan pengawasan Pemilu 2014 guna membiayai Mitra PPL dan saksi parpol di 545.778 TPS.

Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan, Bawaslu menganggarkan Rp800 miliar untuk program Mitra PPL, sedangkan untuk membayar honor saksi dari parpol diperlukan sekira Rp700 miliar.

Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan anggaran untuk honor saksi dari perwakilan partai politik baru sekadar wacana yang belum masuk ke tahap finalisasi.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014