Bappenas: Studi MCI dapat jadi bahan program pengembangan UMKM

Beberapa temuan penting yang ada di dalam laporan barometer research ini....

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Small Business Barometer Report yang diluncurkan Mastercard Center for Inclusive Growth, Mercy Corps Indonesia (MCI), dan 60 Decibels dapat menjadi bahan pertimbangan intervensi program pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Beberapa temuan penting yang ada di dalam laporan barometer research ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk intervensi program pengembangan UMKM, terutama dari sisi pembiayaan dan digitalisasi UMKM, yang menurut laporan ini juga masih perlu ditingkatkan,” ujar Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, di Jakarta, Kamis.

Dalam studi tersebut, teridentifikasi tiga tantangan utama yang menghambat pertumbuhan usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. Mulai dari kurangnya literasi digital, dukungan struktural kurang memadai, serta terbatasnya akses kredit.

Penelitian yang dilakukan 60 Decibels ini memberikan pemahaman mendasar terkait kondisi yang dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia, seperti kebutuhan pendampingan, ketersediaan kredit, ambisi, dan pemahaman digital. Selain itu, analisis yang digunakan juga sensitif terhadap isu-isu gender.

Ada sejumlah temuan dari Small Business Barometer Report. Pertama ialah sebanyak 81 persen pelaku UMK sadar akan manfaat perangkat digital, tetapi 64 persen dari mereka tak memiliki keterampilan untuk menggunakan perangkat tersebut atau minim literasi digital.

Sebanyak 38 persen pemilik UMK menganggap rendahnya literasi digital, 35 persen keraguan akan teknologi yang perlu diadopsi, dan 31 persen biaya investasi teknologi terlalu tinggi sebagai isu paling mendesak yang menghambat pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan operasi bisnis mereka.

Baca juga: Kementerian BUMN ambil bagian dalam pengembangan UMKM di Solo

Kedua, 70 persen usaha kecil di Indonesia menganggap layanan dukungan seperti pelatihan pengembangan usaha, manajemen keuangan, keahlian digital, dan manajemen sumber daya manusia penting bagi pertumbuhan bisnis.

Kendati demikian, dua pertiga pemilik usaha kecil tidak mengakses dukungan apapun dalam setahun belakangan. Mereka menegaskan urgensi program atau intervensi yang didesain khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketangguhan usaha kecil di Indonesia.

Selanjutnya, dua pertiga UMK tidak mengakses kredit atau pinjaman dalam 12 bulan terakhir, dan 62 persen menyatakan tak membutuhkan kredit. Fakta ini dinilai mencerminkan tren kemandirian finansial di kalangan UMK.

Terakhir, persentase UMK yang dipimpin laki-laki sebesar 33 persen dan perempuan 32 persen. Kedua gender tersebut mampu mengakses layanan dukungan hampir sama, dan UMK yang dipimpin perempuan melaporkan kinerja bisnis mereka hampir setara dengan UMK yang dipimpin lelaki di berbagai indikator pengukuran.

Menurut Maliki, seluruh informasi dari studi tersebut memberikan pemahaman komprehensif terkait situasi digitalisasi UMK terkini.

Dengan menyoroti ragam tantangan yang dihadapi oleh UMK dan mengidentifikasi area-area peluang untuk program dukungan bagi UMK, ucapnya, laporan ini dapat membekali para pembuat kebijakan dengan perangkat yang diperlukan guna menjalankan program tepat sasaran demi pertumbuhan UMK berkelanjutan di Indonesia.

“(Laporan) ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) maupun RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yang beberapa fokus strateginya, mencakup pengembangan inovasi pembiayaan UMKM dan adopsi teknologi digital bagi UMKM,” kata dia pula.

Laporan ini mewawancarai 835 usaha kecil yang terbagi secara merata di daerah perkotaan dan pedesaan mulai dari November 2023 hingga Januari 2024. Secara khusus, laporan ini menargetkan usaha mikro yang didefinisikan sebagai usaha dengan satu hingga empat karyawan dan usaha kecil yang didefinisikan sebagai usaha dengan lima hingga 19 karyawan di sektor makanan dan minuman, mode, kerajinan non-mebel, serta sektor yang berkaitan dengan pariwisata.

Mengingat luas dan beragamnya segmen usaha kecil di Indonesia, laporan ini tidak mencakup usaha menengah dan usaha di luar keempat sub-sektor tersebut.

Baca juga: Tokopedia konsisten jalankan kampanye Beli Lokal untuk dukung UMKM
Baca juga: Kadin Jatim dorong Freeport dukung pengembangan UMKM Gresik