Kita tidak harus menunggu bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan negara karena kapan mau selesainya,"Bekasi (ANTARA News) - Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan perbaikan jalan negara yang rusak akibat banjir di wilayah setempat bisa memanfaatkan anggaran daerah.
"Kita tidak harus menunggu bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan negara karena kapan mau selesainya," kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi Aep Saepul Rohman di Cikarang, Minggu.
Menurut dia, kerusakan jalan negara tersebut mendesak diperbaiki karena telah menimbulkan kemacetan parah dan kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi tersebut.
"Meskipun statusnya jalan negara, untuk pemeliharaannya harus dimasukkan ke APBD tahun ini. Karena untuk jalan negara sendiri anggarannya dari pusat, akan memakan waktu lama untuk perbaikannya," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalan secara permanen.
"Sebab, kurangnya koordinasi dapat menghambat laju pembangunan, terutama perbaikan jalan, sehingga masyarakat yang akan menjadi korbannya. Jangan sampai tunggu menunggu antara pemda dan Kementerian PU," katanya.
Aep mencontohkan kemacetan panjang akibat jalan rusak salah satunya terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Cikarang Utara.
"Kerusakan jalan di lokasi itu setiap harinya makin bertambah parah karena lubangnya semakin membesar akibat tergerus laju kendaraan. Akibatnya, kemacetan hingga lebih dari 1 kilometer terjadi di kawasan itu," katanya.
(KR-AFR/D007)
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
