Jakarta (ANTARA News) - Presiden Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian (World Conference on Religions for Peace-WCRP) KH Hasyim Muzadi menegaskan, tidak semua konflik antar-umat beragama bersumber dari agama itu sendiri, melainkan banyak faktor yang lain yang justru sering lebih dominan. "Jadi harus dibedakan antara konflik agama dengan konflik non agama yang diagamakan," kata Hasyim yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu usai menerima rombongan dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), antara lain Djohan Effendi, Johanes N Hariyanto dan Siti Musdah Mulia di Jakarta, Rabu. Ia mencontohkan, ketika menyerbu Irak, Presiden Amerika Serikat George Bush menyebut perang yang dipeloporinya itu sebagai "crusade" atau perang salib, padahal motivasi utamanya adalah menyangkut minyak. "Nah, penggunakan label agama inilah yang kemudian menimbulkan jihad. Artinya, ekstrimitas ditimbulkan oleh faktor ekonomi dan hegemoni serta imperialisasi," jelasnya. Dikatakannya, banyak hal yang terkait dengan persoalan umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti faktor kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan sosial, dan sebagainya. Namun, potensi-potensi konflik tersebut seringkali meletup di kalangan umat beragama dan kemudian dirasakan sebagai konflik agama. "Nah, di sini agama-agama harus sadar. Jadi, agama-agama harus menarik diri dari keinginan-keinginan penggunaan yang tidak agamis terhadap agama," ujar Hasyim yang terpilih sebagai salah satu Presiden WCRP dalam pertemuan kedelapan organisasi itu di Kyoto, Jepang, 25-29 Agustus lalu. Mengenai peran yang akan dijalankannya selaku Presiden WCRP, Hasyim menyatakan akan berkoordinasi dengan presiden lainnya untuk mengetahui posisi dan kapasitas program WCRP. Yang jelas ia akan memanfaatkan posisinya itu untuk membawa misi Islam moderat sekaligus berupaya memberikan semacam pencerahan kepada semua agama terkait dengan maraknya berbagai konflik yang bernuansa agama. Selain itu, kata Hasyim, ia akan meneliti sebab-sebab konflik pada internal agama dan pada lintas agama, atau konflik antar-agama dengan faktor kekuasaan. "Misalnya yang terjadi di Lebanon, Irak, Pakistan, Thailand, dan sebagainya, kan harus diteliti, semua ada anatominya. Nah, itu kita minta, supaya tokoh lintas agama juga ikut memperhatikan bagaimana proses perdamaiannya," katanya. Sementara itu, Ketua ICRP Johanes N Hariyanto menjelaskan, di dalam struktur WCRP terdapat 44 tokoh mewakili 20 agama atau aliran di dalam agama yang dipilih menjadi presiden. KH Hasyim Muzadi mewakili muslim sunni Indonesia. Para presiden itu merupakan pengambil atau penentu kebijakan WCRP yang berkaitan dengan masalah agama atau umat beragama. Sedangkan pelaksana kebijakan itu adalah sekretaris jenderal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
