Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Rabu, mengemukakan bahwa pemerintah daerah setempat terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak, mulai dari pemkab, pemerintahan desa, swasta hingga dukungan dari pemerintah pusat.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, bersama-sama, bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," ujarnya.
Ipuk menyampaikan bantuan stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini tidak sekadar menyediakan rumah layak huni, tapi juga memperhatikan sirkulasi udara dan air bersihnya. Jadi rumah tinggal masyarakat tidak hanya nyaman, namun juga lebih sehat tinggal di rumah barunya," katanya.
Bupati juga menyatakan mewajibkan kepala desa mengalokasikan anggaran bedah rumah melalui dana desa maupun alokasi dana desa.
"Jadi, setiap tahun mereka berkewajiban untuk melakukan renovasi bedah rumah warga miskinnya," katanya saat mengunjungi rumah Boimin di sela-sela kegiatan Ngantor di Desa (Bunga Desa).
Baca juga: Sebanyak 363 warga Rejang Lebong terima program bedah rumah
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi Ahmad Faishol mengatakan pada tahun 2023 pemerintahan desa telah melakukan bedah rumah sebanyak 390 rumah.
"Anggarannya bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa. Tahun 2024 ini juga dialokasikan bedah rumah dari pemerintah desa, selain dari pemkab juga dan kerja sama berbagai pihak," ujarnya.
Pada tahun 2023, ada sekitar 1.300 unit rumah tidak layak huni warga Banyuwangi direnovasi dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa hingga berbagai pihak lainnya.
Baca juga: Kemensos bantu renovasi rumah Kakek Yusuf di Kabupaten Aceh Utara
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
