Sore atau malam. Kamis besok, yaJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas soal gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis (27/6) sore
"Sore atau malam. Kamis besok, ya," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain Kominfo dan BSSN, dia menyebut Komisi I DPR juga kemungkinan akan memanggil beberapa pihak terkait lainnya.
"Beberapa pihak lain yang memang mengurusi teknologi cyber security-nya Pusat Data Nasional kita," ucapnya.
Dia mengatakan dalam rapat tersebut pihaknya akan meminta penjelasan terkait gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 kepada pemerintah dan melalukan evaluasi untuk memitigasi agar hal serupa tidak terulang.
"Kan selama ini kemarin hanya lihat dari press conference dari BSSN dari pihak pemerintah, kan itu sangat singkat, kami perlu pendalaman. Jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi," ujarnya.
Dia pun berharap pemerintah, baik Kominfo dan BSSN, bertanggung jawab untuk membereskan gangguan sistem PDN yang terjadi.
Baca juga: Kapuspen: Tim Siber TNI masih dalami dugaan peretasan data BAIS
Baca juga: ICSF soroti kualitas tata kelola keamanan siber Indonesia
Baca juga: Pakar: Lembaga Perlindungan Data Pribadi perlu segera dibentuk
"Kerja sama untuk kemudian membereskan ini masalah, masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energi luar biasa. Jadi saran saya ini bersama-sama harus segera dibereskan. Tanggung jawab dua-duanya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyebut gangguan yang terjadi pada PDNS 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 merupakan akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama "Braincipher".
"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi, memang ransomware ini dikembangkan terus. Jadi, ini yang terbaru dari yang kami lihat dari sampel setelah dilakukan forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian di Jakarta, Senin (24/6).
Hinsa menjelaskan bahwa pemerintah, melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BSSN, Cyber Crime POLRI, dan Telkom Sigma terus menelusuri serangan siber tersebut.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
