Menurut Hadi, pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai tersebut dapat terwujud dengan menjaga stabilitas situasi politik, hukum, dan keamanan.
"Sangat penting dan mutlak. Sekali lagi mutlak. Untuk apa? Harus kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat memengaruhi tahapan pilkada," kata Hadi pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang disaksikan dari Jakarta, Rabu.
Terlebih, kata dia, tahun 2024 merupakan tahun rekor dalam penyelenggaraan karena dilaksanakan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
"Hal ini tentunya akan berdampak meningkatnya ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Apalagi seluruh daerah memiliki calon masing-masing dan tentunya akan fanatik dengan calonnya untuk bisa dimenangkan," jelasnya.
Baca juga: Menko Polhukam: Pentingnya sinergi TNI/Polri untuk pilkada damai Papua
Oleh sebab itu, ia menggarisbawahi hal-hal yang perlu dilakukan komponen bangsa untuk dapat menyukseskan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
"Pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU selaku penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan maupun fasilitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
Menko Polhukam mengatakan dukungan tersebut dapat berupa menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum hingga menjamin ketersediaan anggaran.
"Berikutnya apa? Menjamin hak pilih masyarakat dan pembentukan badan ad hoc, dan memfasilitasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan," katanya.
Baca juga: Mendagri terbitkan Surat Edaran guna wujudkan pilkada aman dan damai
Untuk TNI dan Polri, Hadi meminta dua institusi itu memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, serta menjaga netralitas.
"Keempat, parpol (partai politik) dan paslon (pasangan calon) dapat mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan, serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik kecurangan," ujarnya.
Ia juga meminta media massa atau pers agar memastikan pemberitaan tentang Pilkada 2024 dengan tetap menjaga keakuratan, berimbang, dan terhindar dari unsur hoaks.
Selain itu, Hadi meminta tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat untuk ikut serta mengawasi berjalannya tahapan Pilkada 2024 dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
"Apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, tanyakan kepada yang berhak. Tidak usah didefinisikan sendiri sebelum mendengar berita itu memang A1. Kalau masih A4 abaikan saja. A4 itu ukuran kertas," katanya.
Baca juga: BSKDN ajak semua pihak bekerja sama wujudkan pilkada aman dan damai
Baca juga: Kemenkominfo siap awasi ruang digital dukung Pilkada Damai 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
