Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengusulkan adanya kenaikan defisit anggaran pada APBNP 2006 dari Rp39,5 triliun menjadi Rp40,5 triliun atau dari 1,2 persen menjadi 1,3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR di Jakarta, Rabu, menyebutkan, kenaikan defisit itu antara lain karena adanya pemanfaatan dana moratorium untuk rehabilitasi dan reskonstruksi Aceh dan Nias sebesar Rp1,05 triliun yang dimasukkan ke APBNP 2006. "Implikasinya defisit anggaran akan bertambah dari Rp39,5 triliun menjadi Rp40,5 triliun," kata Menkeu dalam rapat yang dipimpin Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis. Menkeu menyebutkan, total pendapatan negara dan hibah pada APBNP 2006 akan meningkat dari semula sebesar Rp658,8 triliun menjadi Rp659,1 triliun. Namun belanja pemerintah juga akan mengalami peningkatan. Selain adanya penggunaan dana moratorium, peningkatan belanja negara itu juga karena adanya pengajuan dana untuk pengiriman pasukan TNI ke Lebanon. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyebutkan bahwa tunggakan subsidi listrik kepada PLN selama tahun 2005 sebesar Rp3,7 triliun juga harus masuk dalam APBNP 2006. "Apabila tidak disesuaikan, akan menimbulkan implikasi yaitu PLN akan mengalami masalah cash yang akan menurunkan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi negara juga akan berpengaruh pada rencana tambahan pembangkit 10.000 MW. Ini akan memperberat APBN berikutnya jika ditunda," jelasnya. Dalam rapat yang sama Koordinator Panja A Panitia Anggaran DPR, Bachrudin Nasori melaporkan bahwa pembahasan di Panja A menyepakati besarnya defisit APBNP 2006 sebesar Rp36,89 triliun (1,2 persen dari PDB). "Realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan meningkat menjadi Rp658,824 triliun sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp695,917 triliun sehingga defisitnya Rp36,893 triliun," kata Bachrudin.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006