Ia menyampaikan strategi tersebut disiapkan dengan perencanaan yang matang dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Bina Adwil. Selain itu, ia menyebut strategi baru disiapkan untuk menyikapi format reformasi birokrasi yang berubah.
"Tidak lagi menggunakan format yang lama, tetapi sekarang sudah ada dikotomi reformasi birokrasi general (umum, red.), dan reformasi birokrasi tematik, yang sesuai dengan capaian atau kepentingan nasional yang akan dicapai, terutama prioritas seperti pemberantasan kemiskinan, penanganan stunting, realisasi investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Semua arah gerak kebijakan, program dan kegiatan dari unit kerja harus satu tarikan napas sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan kepada antar-unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil Kemendagri agar secara kolaboratif segera menyesuaikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan program kegiatan yang paralel dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi direktorat untuk mengakselerasi reformasi birokrasi.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa program atau kegiatan reformasi birokrasi tematik Ditjen Bina Adwil Kemendagri untuk 2024 mencakup beberapa area utama; yakni percepatan investasi melalui pelayanan perizinan, penegasan batas daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), digitalisasi administrasi pemerintahan dengan konsep Smart City, pengentasan kemiskinan melalui penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, serta percepatan investasi melalui kerja sama daerah.
Baca juga: Kemenko PMK paparkan fokus dan tujuan reformasi birokrasi RI
Baca juga: Menteri PANRB: Reformasi birokrasi selaras dengan tujuan pembangunan
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Ditjen Bina Adwil Kemendagri melibatkan strategi pembangunan yang mencakup inisiatif dan terobosan dalam rencana aksi terkait, pencapaian atas rencana aksi, penyelenggaraan program/kegiatan untuk mencapai indikator dampak reformasi birokrasi tematik, komitmen penyelenggara program/kegiatan reformasi birokrasi tematik, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara reformasi birokrasi.
Adapun Ditjen Bina Adwil Kemendagri menyampaikan hal-hal tersebut usai mengadakan rapat terkait langkah-langkah tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi 2023 di lingkungan Kemendagri, pada Senin (24/6).
Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
