La Paz, Bolivia (ANTARA News) - Presiden Bolivia, Evo Morales, menuduh kalangan oposisi kanan berusaha untuk memecah belah negara itu dengan imbauan mereka untuk pemogokan regional guna memprotes rencananya mereformasi konstitusi. Partai oposisi Podemos dan para pemimpin dari darah-daerah lebih kaya di negara Amerika Selatan itu menyerukan pemogokan umum 24 jam, Jumat (8/9), yang menimbulkan tantangan terbesar bagi Morales sejak menjadi presiden pertama Bolivia dari etnik Indian, Januari lalu. Puncak dari imbauan pemogokan itu, para pemimpin oposisi mengancam akan meninggalkan majelis nasional yang mulai bertugas bulan lalu. Majelis itu diberi tugas untuk menyusun kembali konstitusi, satu tindakan yang menurut Morales akan memberi kuasa pada etnik mayoritas pribumi yang miskin. "Kita sangat menginginkan satu perubahan yang demokratis, dan orang-orang itu ingin meninggalkan majelis nasional, seperti Podemos, yang memiliki kepentingan mereka sendiri," kata Morales dalam jumpa pers. Ia menimpali, "Kami mengimbau rakyat Bolivia untuk mempertahankan demokrasi dan ... kami mengimbau angkatan bersenjata untuk memegang peran konstitusional mereka mempertahankan kedaulatan dan wilayah nasional." Para pengecam Morales menuduh rencananya bagi majelis itu sebagai totaliter. Sekutu-sekutunya menguasai mayoritas dari 255 kursi majelis itu, dan oposisi mengatakan bahwa jika kebijakan suara mayoritas sederhana tersebut diizinkan, maka mereka akan memboikot proses itu. Puncak sengketa menyangkut ketentuan pemungutan suara, para pemimpin oposisi tidak senang pada tujuan partai yang berkuasa untuk menyusun satu konstitusi baru dengan satu kepentingan pribumi di dalamnya. Morales balik menuduh Podemos berusaha membuang rencananya, yakni mengubah negara termiskin di Amerika Selatan itu menjadi negara yang lebih sejahtera dan diperhitungkan. Sidang di majelis itu ditunda beberapa kali sejak sidang 6 Agustus 2006, karena tidak ada kesepakatan mengenai peraturan tentang pemungutan suara, dan apakah tugasnya harus menyusun satu konstitusi baru atau merevisi konstitusi yang ada. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006