Pemprov Jateng prioritaskan penanganan pelajar korban banjir

Intinya kami berusaha agar musibah banjir ini tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar...

Semarang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penanganan pelajar di sejumlah wilayah yang terkena bencana alam banjir agar dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian nasional.

"Kami saat ini memprioritaskan penanganan pelajar SD dan SMP di lokasi banjir yang akan mengikuti ujian nasional dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan belajar mengajar," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono usai memimpin rapat koordinasi tanggap bencana di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis.

Menurut dia, sarana dan prasarana milik pemerintah daerah setempat yang bisa digunakan pelajar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar antara lain, balai desa dan balai pertemuan.

"Intinya kami berusaha agar musibah banjir ini tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar para pelajar," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Kartono yang dihubungi terpisah mengatakan 597 sekolah di provinsi setempat terendam banjir sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar.

"Ratusan sekolah yang terendam banjir itu terdiri atas 94 TK, 403 SD, 62 SMP, 23 SMK, dan 15 SMA," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan jumlah kerugian yang diakibatkan bencana banjir di Jateng, Sri Puryono mengaku pihaknya masih melakukan penghitungan.

"Data yang ada sekarang ini kan sifatnya dinamis dan sekarang baru proses penghitungan," katanya.

Yang jelas, kata dia, luas lahan pertanian yang tergenang banjir di sepuluh kabupaten/kota diperkirakan mencapai 43 ribu hektare dan 13 ribu hektare di antaranya dinyatakan puso.

"Kementerian Pertanian siap membantu menyediakan bibit pertanian untuk sawah-sawah yang terkena banjir," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Dinas Bina Marga Jateng, biaya untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak akibat banjir mencapai Rp113 miliar.

"Anggaran perbaikan jalan rusak yang ada saat ini hanya Rp75 miliar sehingga masih ada kekurangan biaya, nanti kurangannya akan kami mintakan tambahan apakah pada APBD perubahan atau ke pusat," katanya.