"Upaya yang telah kita lakukan menempatkan 'cone-cone' di kawasan tersebut dan mengatur buka-tutup yang sifatnya situasional," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Harlem Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Harlem meminta, penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran juga ikut terlibat untuk menyelesaikan kesemrawutan yang terjadi di kawasan tersebut.
Pihaknya juga telah memerintahkan dua suku dinas yang berada di kawasan tersebut untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Yakni Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.
Baca juga: Ini aneka promo makan sepuasnya di Jakarta Fair Kemayoran
Baca juga: Penyelenggara nilai parkir liar bagian dari efek berlipat Jakarta Fair
Pihaknya juga telah memerintahkan dua suku dinas yang berada di kawasan tersebut untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Yakni Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.
Baca juga: Ini aneka promo makan sepuasnya di Jakarta Fair Kemayoran
Baca juga: Penyelenggara nilai parkir liar bagian dari efek berlipat Jakarta Fair
Harlem meminta penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran untuk ikut menyelesaikan kesemrawutan yang ada di kawasan tersebut karena kesemrawutan terjadi berkaitan dengan perhelatan yang digelar pihak JI-Expo.
"Jika sebelumnya pernah ada omongan bahwa pihak penyelenggara hanya bertanggung jawab di dalam kawasan, itu tidak benar," katanya.
Kesemrawutan di luar terjadi karena adanya perhelatan di dalam. "Jadi penyelenggara harus ikut memberikan solusi atas kesemrawutan yang terjadi di kawasan tersebut," kata Harlem.
Kesemrawutan di luar terjadi karena adanya perhelatan di dalam. "Jadi penyelenggara harus ikut memberikan solusi atas kesemrawutan yang terjadi di kawasan tersebut," kata Harlem.
Bagian Keamanan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran, Prakoso mengatakan, pihaknya telah melarang organisasi kemasyarakatan
(ormas) untuk membuat parkir liar.
(ormas) untuk membuat parkir liar.
Sejatinya Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) telah menyediakan akses masuk dan keluar mobil. 'Namun untuk parkir liar sudah kita larang dan meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk menertibkannya
karena kita tidak punya personel," kata Prakoso.
karena kita tidak punya personel," kata Prakoso.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024