BI targetkan lembaga CCP mulai berjalan pada semester II tahun ini

Sekarang ini sudah tinggal persetujuan antarpemegang saham.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa Central Counterparty (CCP), lembaga penjamin transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, ditargetkan mulai beroperasi pada semester II tahun 2024.

“Sekarang ini sudah tinggal persetujuan antarpemegang saham. Jadi sudah dan kami rencanakan pada 2024 ini di semester kedua akan mulai implementasi untuk CCP,” kata Destry Damayanti dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ia menuturkan bahwa beroperasinya lembaga khusus kliring sentral transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar tersebut diharapkan meningkatkan transaksi pasar uang, karena instrumen Repurchase Agreement (Repo), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun hedging instrument lainnya dapat diperdagangkan di lembaga tersebut.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mendukung dan mempertahankan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam jangka menengah dan panjang.

“Ditambah tentunya kami tetap melakukan intervensi dan juga tetap akan menggunakan BI rate sebagai policy rate kami pada saat dibutuhkan,” ujar Destry.

CCP akan berperan sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar.

Selain pengoperasian CCP, ia mengatakan bahwa upaya jangka menengah dan panjang BI dalam mendukung penguatan rupiah adalah dengan terus mendorong pengimplementasian Local Currency Transaction (LCT) yang kini juga dikembangkan untuk sistem pembayaran.

Pihaknya mencatat bahwa volume transaksi LCT terus meningkat mencapai 39 persen per Mei 2024 dibandingkan tahun lalu dengan nilai transaksi sebesar 3,8 miliar dolar AS.

“Dan jumlah pelakunya pun terus bertambah, kalau pada 2023 baru 2.602 nasabah, pada Mei 2024 sudah mencapai 4.386 pelaku,” katanya lagi.

Destry mengatakan bahwa penerapan LCT kini baru di empat negara, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Pihaknya kini sedang memperluas implementasi LCT ke berbagai negara lain dan tengah dalam proses penyusunan MoU kerja sama dengan Korea Selatan, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

“Jadi, kami akan terus lakukan peningkatan untuk program LCT kami ini tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik dari hubungan ekonomi kita dengan negara-negara mitra plus kesiapan dari bank sentral di negara masing -masing,” katanya pula.
Baca juga: Celetukan Naif di Java Jazz, dari Saipul Jamil hingga CCP
Baca juga: Komisi XI DPR RI setujui penyertaan modal BI Rp40 miliar untuk CCP