BKSAP DPR harap Jokowi wujudkan kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa

Jakarta (ANTARA) - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berharap agar Presiden Joko Widodo segera mewujudkan kesepakatan ekonomi atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir di Oktober 2024.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan negosiasi antara kedua belah pihak di tingkat parlemen sejauh ini dilakukan cukup signifikan. Terlebih lagi, kata dia, ada rencana dari Uni Eropa yang ingin menanamkan investasi ekonomi hijau di Indonesia.

"Memang komitmen itu sangat ingin wujudkan oleh kedua parlemen dan kita terus aktif berperan dalam mendorong negosiasi perundingan yang pada prinsipnya mendukung kedua belah pihak. Kami terus menunggu sehingga ratifikasi bisa dilakukan kedua parlemen," kata Putu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, menurutnya pihak mereka juga memiliki rencana untuk berinvestasi mendukung hilirisasi nikel agar Indonesia ke depannya tidak hanya mengekspor material mentah saja ke negara-negara di Uni Eropa.

"Dorongan melalui diplomasi parlemen ini tentu tujuannya bisa memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi kepada Indonesia," kata dia.

Saat ini, menurutnya negara-negara di Eropa sedang mengalami tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa pun diharapkan mampu membuat kondisi ekonomi kedua belah pihak tumbuh bersamaan.

"Saatnya membuka mata hati daripada hanya terfokus kepada perbedaan dan permasalahan, saatnya parlemen kedua pihak mengakselerasi dan memastikan pemerintah masing-masing mengakselerasi terwujudnya perjanjian ini untuk keuntungan kedua belah pihak," katanya.

Walaupun demikian, menurutnya pendekatan atau diplomasi yang perlu dilakukan tidak bisa hanya secara formal. Maka dari itu, menurutnya parlemen bisa membantu melakukan diplomasi dam negosiasi demi membuat kedua belah pihak pemerintah berada dalam koridor yang sama.

"Kita ingin memastikan dalam investasi hijau tersebut juga difokuskan kepada alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan untuk kita. Inilah tujuan CEPA itu, memastikan ke depan agar tidak satu negara saja yang mendapat keuntungan, tapi kedua belah pihak," kata dia.

Baca juga: DPR RI: Parlemen Thailand bakal tingkatkan kerja sama pendidikan

Baca juga: BKSAP: Pembangunan UMKM penting dalam transformasi digital