Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan edukasi melalui siaran yang positif dan netral pada momen Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

"Dalam momentum pilkada serentak bulan November mendatang, saya harap KPI, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dan penyelenggara televisi dan radio dapat memberikan edukasi pelaksanaan dan perkembangan hasil pilkada melalui siaran yang baik, positif, dan netral," kata Wapres dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma'ruf turut menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut KPI serta segenap unsur pelaku penyiaran yang hadir pada acara tersebut.

Ia meminta KPI terus mengawal dan melaksanakan pengawasan penyiaran dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

"Pastikan masukan masyarakat atas program penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat dapat ditindaklanjuti," kata Wapres.

Baca juga: Wapres: Penyiaran harus jadi barometer informasi cepat dan akurat

Wapres Ma'ruf juga meminta KPI untuk terus meningkatkan dan memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendapatkan informasi yang sehat dan bermanfaat.

"Hal ini penting agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari berita bohong (hoaks)," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres juga mengharapkan KPI dan lembaga penyiaran lainnya agar beradaptasi dengan tantangan dan dinamika yang sedang terjadi.

"KPI harus memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, meski dihadapkan pada derasnya arus informasi. KPI juga harus meningkatkan inovasi di dunia penyiaran nasional agar dapat lebih berdaya saing dengan media baru yang tumbuh begitu cepat," ujarnya.

Baca juga: KPI siapkan PKPI tata kelola dan kelembagaan

Kemudian, Wapres juga meminta kerja sama dan kolaborasi KPI dengan lembaga penyiaran dan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan.

Menurutnya, penyiaran nasional baik televisi maupun radio harus kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas sebagai sumber informasi utama yang kredibel.

"Hal ini penting agar siaran-siaran nasional kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.

Wapres juga mengharapkan KPI agar memastikan dan menjaga peran media penyiaran sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara.

"Saya minta agar rancangan undang-undang penyiaran ke depan hendaknya diarahkan sejalan dengan cita-cita negara demokrasi yang menjunjung tinggi karakter bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Eksistensi KPI ke depan harus lebih kuat, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mewakili kepentingan masyarakat, menjaga moralitas bangsa, dan ikut memperkuat NKRI," katanya.

Baca juga: Menkominfo dorong kehadiran lembaga rating televisi alternatif
Baca juga: Harsiarda 2024 jadi momentum penguatan lembaga penyiaran yang edukatif

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024