Pemerintah kaji bantuan pascabanjir Pati

Semarang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono mengatakan Pemerintah akan mengkaji bantuan yang diberikan pascabanjir yang melanda Pati dan daerah sekitarnya.

"Kali ini, yang menjadi perhatian kami adalah banjir yang melanda Kudus, Demak, Jepara, dan Pati," katanya ditemui usai mendarat di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Rabu malam.

Menko Kesra berencana bertemu dengan kepala daerah Pati dan sekitarnya berkaitan dengan bencana banjir yang melanda daerahnya, malam (29/1) ini, setelah itu esoknya meninjau pengungsi korban banjir.

Menurut Agung, Pemerintah segera melakukan "assessment" (penaksiran) dan menghitung kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan banjir yang melanda Pati dan daerah sekitarnya yang sudah terjadi cukup lama.

"Apakah (kerusakan, red.) infrastruktur milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jalan-jalan yang rusak akibat banjir, kemudian permukiman," kata Agung yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 yang pada kesempatan itu didampingi Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jateng Bowo Sidik Pangarso, S.E.

Ia mengakui bahwa Pemerintah masih menunggu hasil "assessment" dan penghitungan besaran kerugian yang akan dilakukan segera setelah kondisi bencana mereda. Tentunya, setelah status tanggap darurat.

Dari hasil penghitungan besaran kerugian itu, kata Agung yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, nantinya akan dibahas penanganannya, termasuk bantuan yang diberikan pascabencana.

"Segera setelah banjir surut diperbaiki jalan-jalannya. Jangan menunggu musim hujan selesai. Tujuannya agar kegiatan perekonomian tidak terganggu, termasuk bantuan bibit tanaman, dan sebagainya," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah juga memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil korban banjir yang memiliki utang di perbankan bisa dilakukan restrukturisasi sehingga lebih ringan.

"Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bisa dilakukan restrukturisasi. Bukan penghapusan, tetapi reschedule. Dalam keadaan berat tertentu dan luar biasa mungkin bisa dikurangi beban bunganya," katanya.

Namun, kata dia, yang penting sekarang langkah selama penanganan tanggap darurat bencana, seperti pengungsian, evakuasi korban bisa optimal di bawah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Kami sudah mendapatkan laporan (penanganan tanggap darurat di Pati dan sekitarnya, red.). Sudah bekerja. Sekarang ini, tinggal saya memastikan seberapa jauh penanganan bencana di sana," kata Agung.

(KR-ZLS/D007)