Kemenko PMK nyatakan pemulihan usai bencana rampung di atas 90 persen

 

Secara rinci, capaian pemulihan setelah bencana di Sulawesi Tengah mencapai 96,3 persen dengan nilai terealisasi sebesar Rp35,04 triliun, di Pulau Lombok mencapai 94,73 persen dengan nilai terealisasi sebesar Rp10,83 triliun, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda mencapai 91 persen dengan nilai terealisasi sebesar Rp584,39 miliar.

"Dan itu berjalan dengan baik ditangani oleh banyak stakeholder. Misalnya, untuk total hunian yang dibangun (di Sulawesi Tengah) itu ada 12.506 unit itu ditangani oleh BNPB yaitu 4.522 unit," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK RI Sorni Paskah Daeli pada kegiatan diskusi di Jakarta, Senin.

Sorni juga menyebut berbagai kementerian dan lembaga turut andil dalam program yang menjadi proyek prioritas strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 itu.

Baca juga: Menko: Huntap warga terdampak likuefaksi Sulteng harus selesai 2024

Baca juga: Menko PMK serahkan kunci hunian tetap untuk warga terdampak gempa Palu

Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berperan dalam memberikan izin kepada warga yang terdampak bencana untuk mengungsi ke wilayah hutan lindung, yang pada saat itu dinilai lebih aman dibandingkan wilayah tempat tinggal mereka.

Kemudian, peran serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjamin sertifikasi lokasi pendirian bantuan hunian juga menjadikan masyarakat berkenan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.

"Kemarin masih ada sisa banyak untuk sertifikat (tanah) yang masih belum (tersertifikasi), dan itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tapi, ketika Pemda bisa menggaransi, Pemerintah Pusat menggaransi bahwa itu akan terbit, maka masyarakat menjadi tenang," ujarnya.

Tidak hanya hunian, Sorni juga mengatakan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah juga menjadi bagian dari program pemulihan setelah bencana ini.

"Kemarin, Pak Menko (Muhadjir Effendy) sudah hadir dan secara resmi menyatakan bahwa infrastruktur ini termasuk tiga SD sudah bisa menerima murid baru di tahun ajaran baru. Jadi, sudah bisa beroperasi, termasuk para tenaga pengajar sudah ditetapkan di situ oleh pemerintah kota," ucapnya.

Adanya fasilitas umum yang sudah berfungsi, kata Sorni, menjadikan masyarakat yang terdampak bencana sudah bisa beraktivitas kembali, meskipun masih terdapat sejumlah hunian bantuan yang belum selesai dibangun.*

Baca juga: Kemenko PMK: Destana tingkatkan kapasitas warga desa hadapi bencana

Baca juga: Presiden tegaskan segera relokasi warga di zona merah lahar dingin