Pemprov Kaltara bersama BRGM dan Bank Dunia tanam mangrove 334 hektare

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Bank Dunia berkolaborasi melakukan pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove, salah satunya dibuktikan dengan kegiatan penanaman mangrove pola silvofishery seluas 344 hektare di Kabupaten Tana Tidung.

"Penyelamatan ekosistem mangrove tidak boleh berhenti, harus terus bergerak bersama melestarikan hutan bakau ini demi masa depan generasi mendatang," ujar Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang, Senin , di Tana Tidung.

Kegiatan penanaman mangrove bertajuk Kick-Off Penanaman Mangrove Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dilaksanakan di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung.

Prosesi penanaman ini dilakukan oleh Gubernur Kaltara, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI Hartono; Lead Environmental Specialist for Indonesia and Timor Leste, East Asia Pacific World Bank (Bank Dunia), Franka Braun; Senior Natural Resource Management Bank Dunia, Ambrooise Breiner; serta berbagai pihak lainnya.

Penanaman ini menandai dimulainya upaya restorasi besar-besaran untuk memulihkan ekosistem mangrove di Kaltara dan meningkatkan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim.

Target M4CR di Kaltara adalah penanaman mangrove seluas 344 hektar di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, menggunakan pola silvofishery atau perpaduan pola penghijauan mangrove sekaligus budidaya perikanan.

Provinsi Kaltara memiliki potensi mangrove yang sangat besar, dengan luas mencapai 326.396.37 hektare. Berdasarkan pola ruang, luasan tersebut terbagi atas hutan primer 47.664,58 hektare, hutan sekunder 124.099,22 hektare, nipah 5.984,09 hektare, dan tambak 148.648,49 hektare.

Upaya penanaman mangrove ini sebagai upaya untuk melawan untuk mewujudkan kelestarian hutan bakau dari deforestasi.

"Setiap tahunnya, luas mangrove di Indonesia terus menurun. Hal ini tentu memprihatinkan dan harus segera diatasi," jelas Gubernur.

Kepala BRGM, Hartono menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui BRGM bekerja sama dengan Bank Dunia dan mitra lainnya menjalankan program M4CR. Program ini bertujuan rehabilitasi mangrove di empat provinsi prioritas, yakni Kaltara, Kaltim, Riau, dan Sumatera Utara.

Ia jelaskan, komponen utama program M4CR meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove. Selanjutnya rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung konservasi mangrove secara nasional seluas 700.000 hektare.

Komponen berikutnya adalah meningkatkan peluang mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove. Komponen ini mendukung pengembangan mata pencaharian dan bisnis yang berkelanjutan di desa-desa sasaran untuk mengurangi tekanan degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Komponen terakhir adalah manajemen program dana M4CR akan dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Dana (BPDLH) yang bekerja sama dengan KLHK, BRGM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Proyek ini dilaksanakan pada empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur,” tutur Hartono.

Percepatan rehabilitasi mangrove di empat provinsi juga didukung bantuan pendanaan dari Bank Dunia, sehingga rehabilitasi lingkungan pesisir itu tidak hanya bertumpu pada APBN maupun APBD.