Bengkulu (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz menyarankan, agar pemerintah mengambil alih penanganan limbah Lapindo Brantas Inc. "Sudah waktunya pemerintah mengambil alih penanganan lumpur tersebut," kata Hamzah Haz ditemui seusai membuka Musyawarah Wilayah ke V PPP Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Rabu. Jika tidak mampu menangani masalah lumpur itu, pemerintah bisa meminta bantuan ke negara lain, sedangkan untuk beban atau biaya yang diperlukan ditanggung oleh pihak Lapindo. Menurut dia, masalah lumpur tersebut tidak bisa biarkan berlarut-larut. Kasihan warga setempat yang harus menanggung beban kerugian baik moril maupun materil akibat luapan lumpur itu. "Pemerintah harus segera bertindak, dan jangan hanya menyalahkan perusahaan," tegasnya. Semburan lumbur dari tambang PT Lapindo Brantas di Porong, Sudoarjo, Jawa Timur telah berlangsung sekitar 100 hari. Intensitas semburan lumpur panas berkisar 40 ribu meter kubik. Lumpur yang menyembur akibat kebocoran pipa itu telah menggenangi sekitar 80 hektare lahan yang di dalamnya terdapat infrastruktur sosial, ekonomi dan lahan pertanian. Luapan lumpur panas tersebut telah memaksa sekitar 4.000 warga dari desa sekitar seperti Desa Siring, Renokenogo dan Jatirejo harus mengungsi ke pasar dan balai desa terdekat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
