BRGM luncurkan program mangrove untuk ketahanan pesisir di Kaltara

“Sejak tahun 2021 Presiden menetapkan Kaltara sebagai salah satu provinsi prioritas yang perlu difasilitasi percepatan rehabilitasi mangrove-nya. Bahkan, Presiden menyebutkan bahwa Kaltara sebagai provinsi yang sangat muda perlu didorong menjadi pilot provinsi hijau, karena punya modal sumber daya hijau yang bisa dikelola secara berkelanjutan ke depannya,” ujar Kepala BRGM Hartono di Tana Tidung, Kaltara, Senin.

Ia menjelaskan, Kaltara memiliki ekosistem mangrove yang masih ada atau existing seluas 204 ribu hektar, serta 106.135 hektar area yang dulunya merupakan ekosistem mangrove tetapi telah berubah fungsi menjadi ekosistem yang lain.

“Ekosistem mangrove Kaltara telah mengalami eksploitasi sejak tahun 90-an. Pembukaan tambak dilakukan karena tidak adanya alternatif sumber penghidupan lain yang lebih baik, sehingga masyarakat memilih mengonversi ekosistem mangrove menjadi tambak organik,” katanya.

Hartono melanjutkan, berdasarkan peta mangrove nasional di tahun 2023, areal tambak di Kaltara mencapai 106 ribu hektar, dan 49 persen di antaranya berada di kawasan hutan.

“Area ini menjadi target rehabilitasi mangrove di Kaltara dengan dukungan M4CR yang didanai Bank Dunia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” ucapnya.

Sementara itu, Lead Environment Specialist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Franka Braun, menyampaikan bahwa potensi hutan mangrove bisa mencapai 250 hingga 800 juta rupiah per hektar per tahun apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Bank Dunia sudah melakukan analisa, kami temukan bahwa satu hektar setiap tahun dari hutang mangrove bisa menghasilkan manfaat yang nilainya sekitar 250 juta rupiah, atau di beberapa kawasan tertentu bahkan bisa mencapai 800 juta rupiah per hektar per tahun,” kata dia.

Franka mengemukakan, program mangrove untuk ketahanan kawasan pesisir tersebut merupakan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus memberdayakan para nelayan dan petambak, juga meningkatkan potensi pariwisata di tambak mangrove yang dikelola dengan baik oleh masyarakat.

“Ikhtiar kita untuk melestarikan hutan mangrove akan mendatangkan banyak manfaat, di antaranya semakin meningkatnya ketahanan pesisir terhadap erosi, meningkatnya hasil tangkapan para nelayan atau petambak, bahwa betul sekali ada peningkatan hasil tangkap ketika mangrove-nya subur, juga ada manfaat dari sisi pariwisata yang lestari,” tuturnya.

Di Kaltara BRGM menargetkan 31.380 hektar lahan mangrove bisa direhabilitasi melalui M4CR di empat kabupaten dan 35 desa. Sedangkan untuk di seluruh Indonesia, BRGM menargetkan 75.000 lahan mangrove dapat direhabilitasi melalui M4CR di empat provinsi prioritas, yakni Kaltara, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur.

Baca juga: DKP Kalsel tanam ratusan ribu mangrove di pesisir pantai

Baca juga: Pemprov Kaltara dan BRGM sepakat percepat rehabilitasi mangrove