Realisasi belanja pemerintah pusat untuk masyarakat Rp640,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja pemerintah pusat (BPP) yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat sebesar Rp640,9 triliun atau 77,8 persen dari total realisasi BPP hingga Mei 2024.

“Ini semuanya dengan total Rp640,9 triliun hingga akhir Mei sudah kita cairkan pada tahun 2024,” ucap dia dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin.

Terkait perlindungan sosial (perlinsos), telah dibelanjakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun kepada 10 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM), lalu Kartu Sembako Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Selanjutnya, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp56,6 triliun yang mencakup antara lain yaitu jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rumah susun, gedung pendidikan tinggi, dan kapasitas satelit.

Dalam program pendidikan, telah dikucurkan Rp7,1 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 9,5 juta siswa, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp6,7 triliun kepada 813,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan di bawah Kementerian Agama Rp5,2 triliun untuk 4,6 juta siswa, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp875,5 miliar untuk 197 PTN.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta dengan dana Rp19,3 triliun, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp6,6 triliun sebanyak 5,6 juta kilo liter (KL), lalu subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) Rp26,8 triliun sebanyak 2,7 juta Metrik Ton (MT).

Pada sektor pertanian, diberikan bantuan alat dan mesin pertanian (traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter) sebesar Rp727,9 miliar dengan total 41.188 unit, dan 2,4 juta ton untuk pupuk bersubsidi.

Terakhir, subsidi diberikan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2 juta debitur

“Belanja pemerintah akan terus dipusatkan dengan situasi dan tekanan yang muncul untuk semaksimal mungkin memberi manfaat pada masyarakat,” kata Menkeu.

Baca juga: Menkeu: Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp591,7 triliun

Baca juga: Ekonom: Akselerasi fiskal bukan hanya kewajiban pemerintah pusat