Kemenperin: Roadmap sawit Indonesia emas 2045 tekankan keberlanjutan

 

"Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan/sustainable dan mampu tertelusur/ treaceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

 

Ia mengatakan, pihaknya konsisten dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Itu karena sektor ini tercatat menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, serta menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.

 

"Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun,” katanya.

 

Lebih lanjut, menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.

 

Upaya pemajuan hilirisasi sawit terlihat dalam 10 tahun terakhir dengan cara memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal maupun non-fiskal, serta memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang diperuntukkan untuk penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri.

 

Putu Juli menyampaikan dalam perjalanan penyusunan roadmap itu juga Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

 

"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," kata dia.

Baca juga: Kemenperin tak ingin pemajuan beberapa sektor turunkan kontribusi TPT
Baca juga: Kemenperin gelar program Startup4Industry dorong daya saing
Baca juga: Kemenperin gelar pameran vokasi industri pacu kompetensi SDM
Baca juga: Ekonom: Kemenperin pegang peranan pada pemerintahan mendatang