Pemerintah Thailand akan tetap laksanakan pemilu

Bangkok (ANTARA News) - Pemerintah Thailand menghendaki pemilihan umum tetap dilakukan pada akhir pekan ini, meskipun masih dipersoalkan, kata wakil perdana menteri pada Selasa.

Sementara itu, oposisi mengancam akan merecoki pemilihan umum guna menghentikan partai berkuasa naik ke pemerintahan lagi.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra akan bertemu dengan panitia pemilihan yang ingin menunda pemilu setelah tindak kekerasan jalanan yang menyebabkan 10 orang meninggal dan ratusan lainnya cedera.

"Kami mendesak agar pemilu 2 Februari harus dilaksanakan karena kebanyakan rakyat menginginkannya," kata deputi PM Surapong Tovichakchaikul, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri, kepada wartawan, seperti dilaporkan AFP.

Ibukota Thailand diguncang unjukrasa oleh massa yang turun ke jalan sudah hampir tiga bulan ini, yang meminta pemerintahan PM Yingluck mengundurkan diri dan memberi jalan bagi "Dewan Rakyat" untuk mengawasi reformasi tanpa pemilihan serta membatasi dominasi keluarga PM yang kaya raya itu.

Partai oposisi Demokrat, memboikot jajak pendapat pada Minggu dan mengatakan bahwa reformasi diperlukan untuk memastikan pemilihan umum yang benar-benar demokratis dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah mendatang, demikian AFP.

(M007)