Peran Laut Dalam Perekonomian Meningkat

JAKARTA, 28 Januari 2014 (ANTARA) -- Selama periode tahun 2013, dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencapaiannya telah melampaui target. Di antaranya, PDB Perikanan tumbuh 6,45% berada di atas PDB pertanian dan PDB nasional. Produksi perikanan mencapai 19,56 juta ton, jauh melebihi target yang ditetapkan. Kemudian produksi garam rakyat telah menjadikan swasembada garam konsumsi sejak tahun 2012. Termasuk, nilai ekspor hasil perikanan terus meningkat, mampu menembus hingga lebih 3 miliar dolar, bahkan tahun 2013 mencapai 4,16 miliar dolar. Pencapaian ini merupakan bukti bahwa laut memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat ekonomi nasional dan mendukung kesejahteraan rakyat. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014 di Jakarta, Selasa (28/1).

Sharif menandaskan, berdasarkan evaluasi KKP, program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan juga cukup berhasil meningkatkan produktivitas. Di mana, kelompok penerima PNPM Mandiri KP telah menunjukan peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan dan penambahan jumlah tabungan kelompok. Bahkan, beberapa kelompok di Kabupaten/Kota sudah dapat mengakses kredit program KUR/KKP-E serta Program Kerjasama Bina Lingkungan dan CSR. Keberhasilan juga terjadi pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang merupakan Direktif Presiden untuk percepatan peningkatan kualitas kehidupan nelayan. KKP bersama 11 Kementerian dan lembaga anggota Pokja PKN telah melaksanakan kegiatan di 816 PPI. “Program PKN, mampu meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Di mana kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis pelabuhan perikanan,” jelasnya.

Menurut Sharif, capaian kinerja lainnya yang patut mendapat apresiasi di antaranya revisi UU No. 27/2007 menjadi UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana substansi dari revisi UU pesisir tersebut adalah perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional. Untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Kalau dulu, untuk menyusun rencana pengelolaan, rencana aksi, dan rencana strategis hanya melibatkan Pemda dan dunia usaha. Sekarang ditambah masyarakat. Jadi revisi ini sudah menegakkan prinsip good governance," tambahnya.

Keberhasilan pelaksanaan program KKP juga tidak terlepas dari komitmen peningkatan kinerja yang profesional dan transparan di lingkungan KKP. Sebagai buktinnya, dari penilaian akuntabilitas keuangan dan kinerja, laporan keuangan KKP mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Selanjutnya KKP juga meraih nilai sangat baik atau nilai "A" dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bahkan prestasi ini menjadikan KKP satu-satunya pembina sektor yang memperoleh penghargaan akuntabilitas sangat baik. Dalam kaitan ini, KKP merupakan satu-satunya K/L yang menangani sektor mendapatkan nilai "A". Mulai tahun 2014, target-target kinerja yang juga merupakan kinerja Pemerintah Daerah, akan diturunkan lebih terstruktur dengan metode Balanced Scorecard. “Pencapaian kinerja KKP juga menjadi momentum untuk menyuarakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai sektor yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional 5 tahun mendatang,” tandasnya.

Target 2014

Sharif menjelaskan, tahun 2014, KKP akan fokus pada berbagai upaya dan langkah-langkah strategis untuk menjadikan KKP berkontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Terutama melanjutkan hasil yang telah dicapai dan fokus dalam menuntaskan target-target pada RPJMN 2010-2014. Beberapa program yang ditetapkan diantaranya, melanjutkan Program industrialisasi kelautan dan perikanan, pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, penyediaan kapal INKAMINA. KKP juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan dan prasarana lainnya, seperti cold storage, pabrik es dan pasar ikan. “Diharapkan, pemerintah daerah dapat menjaga operasionalisasi seluruh prasarana yang dibangun pemerintah,” ujarnya.

Pada RPJMN ke tiga tahun 2015-2019, tandas Sharif, KKP diharapkan tetap fokus pada peningkatan kompetitif dan daya saing berbasis Sumber Daya Alam yang didukung SDM berkualitas dan kemampuan iptek. Program ini sangat relevan apabila diperkuat pendekatan perencanaan pembangunan tidak lagi landbase approach namun marinebase approach. Apalagi Presiden RI pada konferensi tingkat tinggi RIO+20, Indonesia telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dengan konsep Blue Economy atau ekonomi biru. “Kita berharap Konsep Blue Economy yang sedang dikembangkan dapat terefleksi pada RPJMN mendatang,“ tegasnya.

Menurut Sharif, pelaksanaan Rakornas KKP 2014 juga menjadi sebuah momentum untuk menyuarakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional 5 tahun mendatang. Bahkan kekayaan laut dapat menghantarkan Indonesia sebagai salah satu negeri yang diperhitungkan secara ekonomi di dunia internasional. Melihat besarnya potensi ini, maka saatnya dipikirkan apa yang akan digarap untuk pembangunan kelautan Indonesia. Terlebih dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, akan banyak tugas di bidang kelautan yang harus diemban terkait tata kelola laut. “Saya berharap, Bappenas mengkoordinasikan rancangan pembangunan kelautan ke depan dalam suatu roadmap yang terintegrasi antar kelembagaan yang akan melaksanakannya,” katanya.

Rapat Koordinasi Nasional 2014, tambah Sharif, memiliki nilai strategis, karena akan membahas rumusan pembangunan kelautan dan perikanan pada masa transisi yaitu tahun 2015. Termasuk pembahasan rumusan pembangunan untuk 5 tahun ke depan yaitu periode 2015-2019. “Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua stakeholder kelautan dan perikanan, baik di pusat maupun di daerah atas dukungan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehinggga capaian pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun 2013 meraih prestasi yang cukup membanggakan,” tandasnya.

Ditambahkan, dalam rangkaian kegiatan Rakornas KKP 2014, dilakukan launching regulasi status perlindungan Ikan Parimanta serta penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon I KKP dengan Menteri KP. Beberapa pembicara yang akan memberikan arahan dan paparan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Wakil Menteri Bappenas, Lukita, Penasehat Presiden RI Bidang Ekonomi, Firmanzah, Pakar Hukum Kelautan, Prof. Hasyim Djalal, Fraser Thompson dari Mc Kinsey Global Institute, dan pembicara lainnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan