Jakarta (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029 harus proaktif menjaring calon dari kalangan masyarakat atau akar rumput.
“Pansel harus proaktif membangun jejaring akar rumput untuk memastikan orang-orang ini maju dan memimpin KPK,” kata Julius dalam acara Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, kalangan masyarakat sipil harus dilibatkan dan mendapatkan porsi yang signifikan dalam langkah KPK untuk memberantas korupsi.
“Itu harus menjadi target karena masyarakat sipil tidak memiliki barrier dan beban. Dia tidak tunduk di bawah struktur komando dan tidak tunduk di bawah struktur politik dan yang lainnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan oleh pansel dalam memilih pemimpin KPK selanjutnya. Latar belakang kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang harus menjadi pertimbangan.
Ia menilai, calon pemimpin KPK harus memiliki karakter yang kuat dan berani mengambil keputusan.
“Calon itu harus dinilai mampu atau tidak dalam melakukan manajemen terhadap dirinya sendiri, koleganya, koordinasi dengan dewan pengawas, dan juga dengan tim-tim di bawahnya, seperti penyidik dan deputi,” kata dia.
TBerikutnya, hal yang harus diperhatikan adalah calon pemimpin KPK harus memiliki kerja sama yang baik dengan lembaga aparat penegak hukum lainnya agar tingkat hukumannya (conviction rate) tetap terjaga di 100 persen.
“Bukan mewakili, melainkan dia harus pernah berjalan bersama aparat penegak hukum yang lain dalam satu ruang penegakan hukum. Itu penting. Tidak mungkin orang yang tidak punya latar belakang, tiba-tiba menghadap Kapolri ataupun Jaksa Agung,” kata dia.
Lalu, hal terakhir yang juga harus diperhatikan adalah representasi gender di dalam susunan pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Menurutnya, apabila ada calon pemimpin perempuan, sosok itu harus memiliki karakter yang kuat dan bisa mewakili atau menjadi solusi bagi kompleksitas dan dinamika baik di dalam internal maupun eksternal KPK.
“Terobosan-terobosan ini yang kita tunggu. Perspektif dari perempuan bisa memperkaya pandangan dari aspek sosiologis, kehidupan keluarga, dan lain-lainnya, termasuk pendidikan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga: Mantan pimpinan KPK: Pilih capim yang bekerja dengan tulus
Baca juga: Jaksa Agung: Pansel Capim-Dewas KPK harus cermat seleksi kandidat
Baca juga: KPK sampaikan profil calon pimpinan ideal ke Pansel Capim
Baca juga: Polri: Anggota daftar capim KPK kompeten berantas korupsi
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024