Kemenkes: Dana desa dapat digunakan untuk penguatan kader posyandu

Saat ini Kemenkes tengah mengejar kebutuhan agar seluruh kader memiliki keterampilan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi di bawah lima tahun (balita) secara tepat dan akurat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi menegaskan, dana desa dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penguatan kader posyandu demi percepatan penurunan stunting.

“Dari Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan surat bahwa dana desa bisa digunakan untuk penguatan kapasitas kader dan posyandu sesuai kewenangan desa, jadi nanti bersama puskesmas, kita berharap keterampilan kader bisa segera kita tingkatkan,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan, saat ini Kemenkes tengah mengejar kebutuhan agar seluruh kader memiliki keterampilan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi di bawah lima tahun (balita) secara tepat dan akurat.

“Kita punya 1,5 juta kader posyandu, itu adalah milik desa, nah dari 1,5 juta kader posyandu, 1,1 juta kader sudah masuk datanya ke Kemenkes, tetapi baru sekitar 257 ribu yang menguasai keterampilan-keterampilan standarnya, jadi ini sedang dikejar,” ucapnya.

Menurutnya, posyandu adalah titik yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dalam rangka penurunan stunting, posyandu dinilai bisa lebih banyak menjangkau sasaran mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita.

“Posyandu adalah titik yang paling dekat dengan masyarakat, tetapi untuk menurunkan stunting, tentu dibutuhkan kolaborasi dalam intervensi. Jadi intervensinya itu dikerjakan bersama antara posyandu, puskesmas, dengan pemerintah desa, juga ada tim pendamping keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa penimbangan massal balita di posyandu efektif untuk mengidentifikasi kasus stunting.

"Kalau mengandalkan puskesmas saja, hanya 10.000, tidak cukup melayani 260 juta sekian penduduk Indonesia, sedangkan jumlah posyandu ada 300 ribu itu bisa melayani masyarakat, jadi peran terbatas puskesmas bisa diambil posyandu untuk mengidentifikasi berat, tinggi, dan gizi balita yang kurang, sehingga bisa efektif," kata Dante.

Ia menegaskan, penimbangan massal menjadi penting untuk mengintervensi anak stunting, karena jika anak stunting dibiarkan, kecerdasannya menjadi turun dan sulit untuk berkembang.

"Kita mengevaluasi anak yang sudah stunting, kalau dikembalikan posisi normal keberhasilannya hanya 30-40 persen, kasihan mereka akan tumbuh menjadi anak yang tidak cerdas," ucapnya.