Targetnya kita periksa 100 persen, karena kita ingin mencapai penurunan stunting.Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta posyandu saling berkolaborasi untuk mencapai target penimbangan dan pengukuran serentak 100 persen pada akhir Juni ini dalam rangka percepatan penurunan stunting.
“Capaiannya sekarang masih sekitar 50 persen lebih sedikit, sementara waktunya tinggal sekitar sembilan hari, jadi kita harus percepat dengan melakukan berbagai macam upaya,” kata Muhadjir saat ditemui usai rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat.
Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ternyata belum seluruh posyandu sudah memiliki antropometri, dan itu sangat dibutuhkan, karena itu dia meminta supaya ada koordinasi dan kolaborasi dengan posyandu lain yang sudah punya alat.
Ia menjelaskan, di suatu wilayah, jadwal posyandu tentu tidak sama dalam melakukan pengukuran dan penimbangan, sehingga penggunaan antropometri bisa dilakukan secara bergantian.
Baca juga: Komisi IX minta alat antropometri terdistribusi ke semua posyandu
Baca juga: Kemenkes optimalkan akurasi data stunting lewat pelatihan SDM
“Dalam mengukur dan menimbang, posyandu tentu tidak melakukan di hari dan jam yang sama, sehingga bisa bergantian, yang penting jangan sampai karena tidak punya alat antropometri, kemudian mengukur dengan alat ala kadarnya, misalnya dengan dacin, enggak boleh, jadi betul-betul menggunakan alat yang standar, walaupun itu masih meminjam dari posyandu yang lain,” ujar dia.
Ia juga menegaskan, terkait penimbangan dan pengukuran serentak di lapangan, yang menjadi penanggung jawab adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kolaborasi lintas sektor.
“Tadi kita undang dari seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI/Polri, dan dari TNI/Polri sudah menyanggupi kalau akan memberikan bantuan bagaimana posyandu-posyandu yang mungkin ada kesulitan untuk dijangkau, nanti akan dibantu dari babinsa dan babinkamtibmas,” ucapnya.
Ia juga meminta BKKBN, Kemenkes dan pemerintah daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan data pasti tentang posyandu yang belum melakukan pengukuran dan intervensi serentak.
“Saya minta ada data posyandu mana yang belum melakukan kegiatan pengukuran dan intervensi, dan itu nanti akan kita hapus agar dalam waktu sembilan hari ini bisa tercatat targetnya. Nanti akan kita kelompokkan dari daerah mana, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kapan akan dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi menjelaskan pengukuran serentak yang dilakukan di seluruh posyandu menyasar calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
“Seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 301 ribu itu melaksanakan pengukuran serentak untuk calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Jadi diukur status gizinya, supaya kita mendapatkan informasi status gizi dari sasaran tersebut yang menjadi kunci dari penurunan stunting di Indonesia, termasuk ketika sudah menemukan masalah gizinya, kita intervensi,” kata Maria.
Ia menegaskan, khusus untuk Bulan Juni 2024, Pemerintah mengejar target 100 persen dari ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
“Targetnya kita periksa 100 persen, karena kita ingin mencapai penurunan stunting (14 persen sesuai arahan Presiden Joko Widodo), utamanya di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ucapnya.*
Baca juga: Kemenkes distribusikan 300 ribu antropometri ke posyandu dan puskesmas
Baca juga: Menkes soroti penggunaan alat antropometri yang belum maksimal
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
