Hasil Pemilu 2024 jadi instrumen indeks kerawanan Pilkada di Sulsel

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provisi Sulawesi Selatan(Sulsel) menjadikan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai instrumen dalam pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak 27 November 2024.

"Untuk Pemilu kemarin, Sulsel masuk dalam rawan rendah. Namun, faktanya dalam pencegahan sangat tinggi. Hal ini tentu menjadi instrumen pada IKP Pilkada," kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Jumat.

Oleh karena itu, menghadapi Pilkada serentak, Bawaslu Sulsel, kata dia, memaksimalkan kerja-kerja pengawasan serta pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran.

"Kita laksanakan mitigasi risiko, sehingga pelanggaran dapat diminimalisasi dalam menekan terjadi pelanggaran. Harapannya, IKP tersebut menjadi bagian pemetaan daerah yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran seperti politik uang dan netralitas ASN," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan, segera merilis IKP pada Agustus 2024 nanti sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, sejalan dengan Bawaslu Sulsel maka pihaknya sementara menyusun IKP hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 14 Februari 2024 untuk dijadikan tolok ukur.

"Kalau merujuk pada IKP lalu yang diluncurkan Bawaslu, itu untuk kerawanan Pemilu dan Pilkada. Posisi Sulsel masuk rawan rendah. Tetapi,mereka tetap kencang melakukan upaya pencegahan dan tidak terlena dengan status rawan rendah," tuturnya di Hotel Arya Duta Makassar, kemarin.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini mengemukakan, dalam konteks penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Sulsel juga tinggi.

"Bila dilihat dari temuan, itu berarti Bawaslu Sulsel sangat aktif. Artinya, pencegahan dan penindakan yang dilaksanakan juga kuat," paparnya.

Lolly menambahkan, penyusunan IKP tersebut merupakan hasil dari pemetaan Bawaslu di daerah yang tentu hasilnya berbeda-beda pada setiap provinsinya.

"Sulsel pasti beda dengan Sulbar, maupun Sulteng, serta provinsi-provinsi lain. Sebab, bisa saja instrumennya mengalami pengembangan-pengembangan juga sangat kontekstual. Bagaimana jenis pelanggaran, mekanisme pelanggaran serta orang melaporkan pelanggaran," katanya.

Dalam situasi ini Bawaslu RI memahami bahwa edukasi penting dilakukan secara terus menerus seperti sosialisasi pencegahan serta penindakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu agar kontinu melakukan pencegahan dikuatkan dengan mengedukasi warga.

"Tidak hanya cukup hanya masyarakatnya, Parpolnya, tetapi sesama penyelenggara dalam hal ini Bawaslu maupun KPU. Karena Pemilu kemarin itu ada minus-minusnya, mudah-mudah tidak terjadi di Pilkada nanti," tutur Lolly menekankan.
Baca juga: Anggota Bawaslu RI monitoring kesiapan pengawasan Pilkada di Sulsel
Baca juga: Bawaslu Sulsel sikapi ASN maju Pilkada 2024
Baca juga: Bawaslu Sulsel: dugaan penggelembungan suara Caleg tak terbukti