Moskow (ANTARA) - Direktur Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri Rusia Aleksey Klimov mengatakan Kementerian Luar Negeri Rusia tidak mendukung gagasan liberalisasi sepihak dalam proses masuk ke Federasi Rusia, termasuk penetapan izin masuk bebas visa bagi warga negara dari beberapa negara.

“Meskipun saat ini bersahabat, negara atau kategori warga negara asing tertentu tidak mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri Rusia untuk sejumlah alasan,” kata Klimov seperti dilaporkan Sputnik, Jumat.

Klimov menambahkan bahwa inisiatif semacam itu bertentangan dengan prinsip timbal balik yang merupakan hal mendasar dalam hubungan internasional, dan negara-negara harus terus secara konsisten mematuhi prinsip ini dalam hal-hal tersebut.

“Inisiatif-inisiatif ini akan menempatkan warga negara asing pada posisi istimewa dibandingkan dengan warga Rusia yang akan menjadi alasan kritik dari warga negara kami,” ucapnya

Dia menambahkan bahwa satu preseden akan mencegah negara asing untuk mengadakan perjanjian mengenai rezim bebas visa bersama dan menghilangkan kemungkinan ini di masa depan.

Lebih lanjut ia mengatakan penetapan rezim bebas visa secara sepihak merupakan keputusan serius dengan konsekuensi yang tidak dapat diubah dan langkah-langkah seperti itu biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dianggap sebagai tujuan wisata pantai serta negara-negara yang tidak memainkan peran yang terlihat di arena internasional.

“Dalam kasus Rusia, keputusan seperti itu akan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap kredibilitas kebijakan luar negeri negara kita, termasuk di mata negara-negara sahabat dan netral,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah ada pembatasan lain mengenai pemberian preferensi visa secara sepihak kepada warga negara asing, Klimov mengatakan bahwa ada moratorium pemberian sepihak bebas visa masuk ke Rusia,yang diperkenalkan oleh Dewan Keamanan Rusia dan disetujui oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2016.

Mengingat tren perkembangan situasi geopolitik saat ini dalam jangka pendek dan menengah, Kementerian Luar Negeri Rusia mendukung posisi Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Keamanan Federal Rusia bahwa penghapusan moratorium tersebut terlalu dini.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa isu-isu yang berkaitan dengan menjaga keamanan Rusia dan posisi kebijakan luar negeri Rusia memiliki prioritas tanpa syarat dibandingkan kemungkinan dampak positif bagi industri pariwisata, terutama selama masa operasi militer khusus.

Sumber : Sputnik

Baca juga: Paket sanski baru Uni Eropa atas Rusia akan disahkan pada 24 Juni
Baca juga: Rusia nyatakan siap bahas pembicaraan damai dengan Ukraina kapan saja


Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024