Menurut keterangan tertulis ILO Indonesia di Jakarta, Forum Tingkat Tinggi itu bertujuan untuk mendorong dialog dan perencanaan ketenagakerjaan yang tepat waktu di era kecerdasan buatan dalam ketenagakerjaan di Indonesia.
Deputi Dirjen ILO Celeste Drake mengatakan bahwa ILO melakukan investasi signifikan dalam memperluas penelitian terdepan ILO mengenai kecerdasan buatan.
“Untuk meningkatkan visibilitas pekerjaan kami dan melibatkan konstituen dan pihak lain, kami akan meluncurkan Observatorium Kecerdasan Buatan dan Pekerjaan dalam Ekonomi Digital yang baru pada awal September,” kata Drake.
Dia juga mengatakan diskusi penetapan standar ILO 2025-2026 mengenai pekerjaan layak dalam ekonomi juga merupakan kesempatan untuk membahas potensi peran standar ketenagakerjaan internasional dalam mengatasi tantangan dan peluang yang muncul akibat kemajuan teknologi.
Studi global ILO, Kecerdasan Buatan Generatif dan Pekerjaan: Analisis global mengenai dampak potensial terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan, mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan lebih cenderung menambah, bukan menghancurkan pekerjaan dengan mengotomatisasi beberapa tugas dibandingkan mengambil alih suatu peran secara keseluruhan.
Studi itu menemukan bahwa dampak yang potensial dari kecerdasan buatan generatif kemungkinan besar akan berbeda secara signifikan bagi laki-laki dan perempuan, dengan lebih dari dua kali lipat jumlah pekerja perempuan yang berpotensi terkena dampak otomatisasi.
Hal tersebut disebabkan oleh keterwakilan perempuan yang berlebihan dalam pekerjaan administrasi, terutama di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggarisbawahi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan masa depan kecerdasan buatan dalam perekonomian Indonesia.
“Kami telah meluncurkan Strategi Nasional Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia 2030 sebagai negara yang melaksanakan transformasi digital yang membantu meningkatkan lanskap ekonomi, melindungi talenta digital, menciptakan lapangan kerja dan memastikan langkah kita mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Airlangga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menekankan pentingnya tata kelola pasar yang sesuai dengan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang merupakan hal penting untuk memastikan keberlanjutan dunia usaha dan partisipasi angkatan kerja dalam pekerjaan yang layak.
Selain itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas.
“Infrastruktur kecerdasan buatan memainkan peran besar karena kecerdasan buatan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk perempuan dan kelompok marjinal. Mendorong inklusivitas dan kesetaraan dapat menjadi salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan,” kata Shinta.
Ketua Penasihat Internasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Rekso Silaban mengatakan bahwa dialog sosial adalah kunci penerapan strategi nasional mengenai kecerdasan buatan dan untuk memastikan keterlibatan pekerja dengan baik.
Baca juga: Deputi Dirjen ILO akan kunjungi Indonesia bahas isu ketenagakerjaan
Baca juga: Swiss dukung pengembangan UMKM RI melalui penguatan literasi keuangan
Baca juga: Indonesia dan Belanda bertemu bahas demokratisasi tata kelola ILO
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
