"Pembinaan inovasi tahun ini akan dilaksanakan di lima wilayah, yaitu Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kota Jayapura, Provinsi Papua; dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan," kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
BSKDN menggandeng kementerian/lembaga lain untuk bersama-sama melakukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Yusharto mengharapkan keterlibatan kementerian/lembaga lain dalam proses pembinaan inovasi dapat memotivasi daerah untuk terus berinovasi, khususnya bagi daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.
Ia menambahkan kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses pembinaan meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Keterlibatan kementerian/lembaga (dalam pembinaan inovasi) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya.
Baca juga: BSKDN imbau daerah berinovasi tanpa ciptakan aplikasi baru
Selain itu, Yusharto juga mengungkapkan perihal bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada periode 2020 hingga 2030.
Ia berpesan momentum itu harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui pengembangan inovasi yang lebih masif.
Menurutnya, inovasi daerah dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memacu pembangunan inklusif yang menghadirkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok wilayah.
"Kami harap kegiatan ini mampu memacu dan memotivasi pemerintah daerah, untuk mampu melihat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mindset think out of the box sekaligus memecahkan masalah secara kreatif, solutif dan inovatif," tegas Yusharto.
Berikutnya, Yusharto juga mengimbau agar daerah yang berpredikat kurang inovatif untuk menggali ide-ide kreatif yang dapat dihimpun sebagai basis data inovasi di masing-masing daerah.
Pada saat melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat, daerah dapat memilih inovasi dari basis data yang ada dengan catatan inovasi tersebut sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup.
"Teman-teman yang akan mengikuti pendidikan pelatihan, hasil pemikirannya akan kita coba masukan sebagai cikal bakal atau inovasi pada tahap inisiasi, dengan demikian seberapa banyak jumlah peserta pelatihan diasumsikan sebesar itu pula inovasi yang dilaporkan dari setiap pemerintah daerah," tambahnya.
Baca juga: BSKDN Kemendagri targetkan himpun 30 ribu inovasi daerah di 2024
Baca juga: BSKDN ajak Pemkab Sorong maksimalkan potensi ekonomi lewat inovasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
